• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mataram (BKD Prov. NTB) Komisi Pembe­ran­tasan Korupsi serius monitor kerja aparatur si­pil negara teruta­ma terkait kasus korupsi dan pungutan liar. ASN yang terlibat kasus ko­rupsi harus dipecat.

  • REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB menerapkan maknaal-faidzin, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) dalam rangka pelayanan bagi ASN bidang Kepegawaian Bidang Informasi Kepegawian akan meloncingkan aplikasi sistem informasi yang di sebut SIMADU (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian terpadu) merupakan aplikasi pengembangan dari SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawian) yang di ungkapkan oleh Drs. H. Syamsul Buhari, Psi. M. Kes pada Rapat koordinasi di wisma Tambora Lt. II kemarin. (26/9)

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Dalam rangka Penataan ASN di Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB akan membuat Aplikasi Penataan yang di Singkat,” SI MATA.” ( Sistem Penataan ASN Prov. NTB).

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Sebanyak 7.905 pengawai peralihan dari Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 7.300 ASN pendidik jenjang SMA/SMK, dan 605 ASN non Pendidik yang berasal dari Dinas Energi dan SDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, dan Dinas Perhubungan, telah resmi menjadi pengawai pada lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak per Januari 2017.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Kehadiran ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idul Fitri 2017 mencapai 93, 47 persen dari hasil pemantauan TIM SIDAK  dari 6.658 ASN tidak termasuk Guru SMA/SMK yang masih Libur (3/7).

  • Berkait dengan pengembangan Assessment Center pada Unit Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Berdasarkan amanat UU Nomor 5 tahun 2014, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki sistem informasi ASN yang terintegrasi

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Program Penghitungan IndeksProfesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Program itu dijadikan referensi untuk menutup gap kompetensi pegawai negeri sipil (4/10)

  • Surat Edaran Gubernur NTB tentang netralitas ASN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Legislatif Tahun 2019

    DOWNLOAD SURAT EDARAN

  • mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Inspektur di PPATK dengan ini kami mengundang PNS di Instansi Saudara yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi. Download

  • Penyampaian Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2021

    Download Surat Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2021

  • Dalam rangka penerimaan PNS dan PPPK, BKD provinsi NTB melakukan pembaharuan data e-formasi terkait kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah denganperjanjian kerja) tahun 2022  di lingkup pemerintah provinsi NTB dengan menggunakan aplikasi e-Formasi.

    e-Formasi atau sistem aplikasi e-formasi ASN CPNS adalah merupakan salah satu sistem yang berguna untuk penyusunan kebutuhan formasi cpns setiap tahunnya. Sistem ini merupakan salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang mulai dicanangkan oleh Azwar Abubakar.

    e-Formasi lahir dari landasan pemikiran untuk bisa mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai.

    Tujuan sistem e-formasi ini adalah untuk mengetahui gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai di instansi pemerintah baik lingkungan Kementerian, Lembaga Negara, pemerintah pusat maupun daerah.


    Untuk pengisian data dalam aplikasi e-Formasi paling tidak di butuhkan antara lain :

    1. Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama).
    2. Jabatan Fungsional tertentu (Jabatan Fungsional) .
    3. Jabatan Fungsional Umum (Jabatan Pelaksana).
    4. Analisis Beban Kerja (ABK)
    5. Jumlah PNS yang akan pensiun.
    6. Syarat Jabatan.

    Optimalisasi kebutuhan ASN menggunakan sistem e-Formasi dipertegas dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/5548/M.PAN-RB/12/2014. Surat Edaran tersebut sekaligus mempertegas Surat Edaran Menpan sebelumnya Nomor B-2156/M.PAN.RB/5/2014 tentang Penerapan Sistem e-Formasi.

    Dalam penyusunan kebutuhan formasi ASN CPNS, setiap Kementerian, Lembaga Negara dan Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menggunakan sistem ini, dan tenggat waktu batas penyelesaian e-formasi adalah sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pusat.

© 2021 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.