• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mataram (BKD Prov. NTB). Tim dari Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB, untuk melakukan Koordinasi dalam rangka Pendampingan Pengisian Formulir e-Filing e-LHKPN.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memberikan Penghargan Pemerintah Prov. NTB  sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.

  • PENGUMUMAN

    NOMOR: 821.2/777/BKD/2017

    SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

    DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  TAHUN 2017

  • REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB menerapkan maknaal-faidzin, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

  • Mataram (suarantb.com) – Nasib guru honorer yang terkena pelimpahan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi menemukan titik terang. Pemprov NTB menjamin mampu menggaji gaji guru honorer yang dilimpahkan ke provinsi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Muh. Suruji menyatakan pihaknya siap menanggung gaji guru honorer tersebut.

  • Mataram (suarantb.com) – Seleksi guru dan pegawai honorer SMA/SMK urung dilaksanakan September ini. Demikian diakui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si ketika dikonfirmasi Jumat, 1 September 2017.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Dalam rangka Penataan ASN di Nusa Tenggara Barat Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB akan membuat Aplikasi Penataan yang di Singkat,” SI MATA.” ( Sistem Penataan ASN Prov. NTB).

  • Mataram (BKD Prov. NTB) TAPD melalui Bappeda Prov. NTB melakukan Rasionalisasi Anggaran kepada semua Usulan OPD Prov. NTB . Penghematan ini dilakukan sesuai dengan Kajian yang dilakukan oleh Tim yang di bentuk Pemerintah Daerah tentang efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) : Kunjungan Tim benchmarking Biro Kepegaawaian dan Organisasi Sekretariat Jendaral dan badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Aparatur ASN dibidang Teknologi Informasi Badan Kepegawaian Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja dan saling tukar informasi masalah tugas dan fungsi kepengawaian khususnya di bidang Informasi kepegawaian(14/9)

  • Mataram (BKDProv. NTB) Kepala BKD Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., menekankan bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan program Guru Garis Depan (GGD) adalah kemampuan inovasi dalam mengajar dan kemampuan adaptasi lingkungan sekitar.

  • Mataram (BKD prov. NTB) dalam upaya Mereview Tugas dan Fungsi masing- masing bidang serta mensingkronisasi dengan RPJM Prov.

  • Mataram (BKD Prov. NTB). dalam rangka penyusunan Buku Kepegawian Dalam Angka Badan Kerpegawian Daerah Prov.

  •  Mataram (BKD Prov. NTB) Pengurus DPW Korpri Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan Pelatikan Pengurus DPD Kabupaten Subawa barat dan Kabupaten Sumbawa.

  • (Tirto.Id) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini mengeluarkan amar putusan yang menetapkan keabsahan pengalihan tata kelola lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

  • (BKD Prov. NTB) UPTB Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) BKD Provinsi NTB dalam mengembangkan pelayanan terkait  Assessment untuk uji kompetensi dan pemetaan

  • Mataram (BKD Prov. NTB)Pada hari Kamis, 6 Juli 2017 bertempat di aula BKD Provinsi NTB telah berlangsung kegiatan halal bihalal yang dihadiri seluruh karyawan dan karyawati lingkup BKD Provinsi NTB.

  • Mataram (BKD Prov. NTB) Sebanyak 7.905 pengawai peralihan dari Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 7.300 ASN pendidik jenjang SMA/SMK, dan 605 ASN non Pendidik yang berasal dari Dinas Energi dan SDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, dan Dinas Perhubungan, telah resmi menjadi pengawai pada lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak per Januari 2017.

  • Pemperhatikan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

  • Mataram (BKD prov. NTB) dalam rangka peningkatan Koordinasi Antar Pejabat Lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. NTB mengadakan rapat Rutin yang dilaksanakan di Aula BPSDM Wisma Tambora Lantai I yang di hadiri oleh seluruh pejabat BKD. (5/7)

© 2019 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.