Mataram (BKD Prov. NTB) Berdasarkan amanat UU Nomor 5 tahun 2014, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki sistem informasi ASN yang terintegrasi
memuat seluruh data pegawai dengan memperhatikan kemudahan aplikasi dan keamanan aplikasi maupun data yang ada pada aplikasi. Untuk mewujudkan sistem informasi ASN yang memiliki data terkini dan aman maka Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB melakukan Scanning Pegawai Pemerintah Prov. NTB (16/5).
Kegiatan scanning ini dilakukan oleh bagian Informasi Kepegawian BKD Prov. NTB, kegiatan ini setiap hari oleh bagian tata naskah dinas dan di bantu oleh pranata komputer dengan melakukan scanning kelengkapan tata naskah semua pegawai pemerintah prov. NTB.
Menurut Ridho," kegiatan scanning ini cukup memakan waktu karena keterbatasan Sarana dan prasarana, alat scannya jumlah satu dan buruh waktu bila meyelesaiakan seluruh pegawai Provinsi yang jumlahnya 14.744 orang sehingga dipilah, kami meyelesaikan yang naik pangkat dulu baru yang lain,” katanya.
Tujuan pelaksanaan scanning dokumen ini yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat . Kedepan dengan adanya dokumen digital, maka PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak perlu lagi mengumpulkan berkas atau dokumen kepegawaian karena telah ada dan dicukupi oleh BKD dan terangkum dalam sebuah aplikasi kepegawaian serta dapat diakses dimanapun dan kapan saja oleh PNS Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ataupun masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah BKD dalam mewujudkan pelayanan prima berupa cepat dan transparan dalam pengelolaan kepegawaian.
