• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita Liputan Khusus BKD Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN
NOMOR : 811.3/1040.A /BKD/2019
TENTANG
NAMA PENGGANTI CALON PEGAWAl NEGERI SIPIL (CPNS) YANG
MENGUNDURKAN DIRI HASIL PENGADAAN PEGAWAl DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,


Sesuai surat Usulan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 800/504/BKD/2019 Tanggal 11 Februari 2019 yang ditujukan masing-masing
kepada Menteri PAN-RB RI dan Kepala BKN RI Hal Usulan Penggantian CPNS Yang 
Mengundurkan diri a.n. NI GUSTI AYUNITA, dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D7600/XII/18.02 Tanggal 22 Februari 2018 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2018 telah ditetapkan nama Pengganti CPNS yang mengundurkan diri sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini. Selanjutnya CPNS Pengganti agar segera :
1. Menyelesaikan administrasi paling lambat 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan;
2. Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan tidak melengkapi bahan dinyatakan gugur;

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

DIKELUARKAN DI MATARAM, 

PADA TANGGAL 12 MARET 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS DAERAH/ SELAKU KETUA PANITIA PENGADAAN CPNS

                

Ir. H. ROSIADY HUSAENIE  SAYUTI,  M.Sc.. Ph.D

Pembina Utama
NIP. 19610608 198703 1 002

SILAHKAN DOWNLOAD PENGUMUMAN : DOWNLOAD PENGUMUMAN




Mataram (Suara NTB) – Ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di NTB. Hasil tes tulis seleksi P3K khusus untuk Pemprov NTB, mayoritas peserta memenuhi passing grade atau nilai ambang batas.

Untuk Pemprov NTB, eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis seleksi P3K sebanyak 379 orang, terdiri dari guru dan penyuluh pertanian. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Yus Harudian Putra, S. STP yang dikonfirmasi Suara NTB usai pelaksanaan tes P3K di SMKN 3 Mataram, Minggu, 24 Februari 2019 siang mengatakan mayoritas peserta memenuhi passing grade.

Namun, Yus tak menyebutkan angka pastinya. Ia mengatakan hasil tes tulis seleksi P3K, akan langsung diumumkan Pemerintah Pusat.

‘’Pusat akan menunggu semua se- Indonesia selesai dulu. Tapi semua peserta sudah mengetahui berapa nilai mereka. Secara umum untuk Pemprov NTB,  mayoritas memenuhi passing grade,’’ katanya.

Yus menjelaskan, tes tulis P3K untuk Pemprov NTB dilaksanakan di tiga lokasi sejak 23-24 Februari 2019. Yakni, SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Sumbawa Besar dan SMKN 1 Kota Bima.

Dari 379 peserta yang berhak ikut tes tulis, sebanyak empat orang yang tidak hadir. Atau sebanyak 374 orang yang hadir mengikuti tes tulis. Yus tak mengetahui persis alasan peserta yang tidak ikut tes seleksi. Begitu juga eks honorer K2 yang tidak mendaftar seleksi P3K.

‘’Secara umum bagus-bagus hasilnya. Mayoritas memenuhi passing grade. Yang jelas, begitu diolah oleh pusat, kemudian diumumkan. Nanti juga bisa dipantau lewat website,’’ terangnya.

Dalam seleksi P3K ini, kata Yus dipantau oleh tim dari pusat dan daerah. Termasuk juga diawasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Tim dari pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara tim dari daerah seperti Dinas Dikbud, Dinas Pertanian dan BKD.

 ‘’Yang memantau kualitas penyelenggaraan itu BPKP dan Inspektorat. Mereka turun keliling ke kabupaten/kota. Seperti apa penyelenggaraannya. Apakah sesuai prosedur atau tidak. Mereka lembaga yang diminta mengawasi rekrutmen ini. Sama seperti CPNS kemarin,’’ katanya.

Diketahui, sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi ini selanjutnya berhak ikut tes tulis.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang. Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang.

Untuk Pemprov NTB tes  dilaksanakan di SMKN 3 Mataram, SMKN 1 Sumbawa Besar dan SMKN 1 Kota Bima.

Lombok Barat dilaksanakan di SMKN 2 Kuripan. Lombok Tengah berada di SMKN 1 Praya. Lombok Timur di SMKN 2 Selong, Bima di SMKN 1 Kota Bima, SMKN 2 Kota Bima dan SMKN 3 Kota Bima. Kemudian Sumbawa di SMKN 1 Sumbawa Besar, Dompu di SMKN 1 Dompu, Sumbawa Barat di SMKN 1 Taliwang, Lombok Utara di SMAN 1 Tanjung, Kota Mataram di SMAN  2 Mataram dan Kota Bima di SMAN 1 Kota Bima.

Seperti halnya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi P3K  juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

 ‘’Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang menentukan nilai ambang batas seleksi PPPK,’’ ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir dalam rilis yang diterima Suara NTB, Sabtu (23/2).

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.

Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. ‘’Dalam tes yang akan berlangsung tanggal 23  dan 24 Februari ini, setiap peserta harus mengerjakan 100 soal. Terdiri dari 90 soal kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural dan 10 soal wawancara berbasis komputer,’’ imbuh Mudzakir.

Seleksi P3K saat ini  dibuka untuk eks honorer K2  yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam data  Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, data base-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian dan data base Kemenristekdikti untuk dosen. Sebanyak 372 Pemda (provinsi/kabupaten/kota) telah menyampaikan usulan kebutuhan P3K. Dijelaskan,  pelamar seleksi yang belum terverifikasi oleh instansi terkait, belum dapat diikutsertakan dalam tes pengadaan Calon P3K saat ini. (nas)


Cari Berita

Tentang BKD Nusa Tenggara Barat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang manajemen kepegawaian.


© 2019 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.