• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita BKD Nusa Tenggara Barat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB melaksanakan apel pagi dalam rangka serah terima dan perkenalan CPNS

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB melaksanakan apel pagi dalam rangka serah terima dan perkenalan CPNS yang dilaksanakan pada hari Senin 05 April 2022 bertempat di Lobby Parkir. Adapun jumlah CPNS yang ditempatkan pada Kantor BKD Provinsi NTB sebanyak 6 orang. Muhammad Nasir Kepala BKD Provinsi NTB menyampaikan agar CPNS dapat melaksanakan kewajiaban sebagai abdi negara yang amanah dan dapat memberikan konstribusi kepada NTB.


Sosialisasi Penerapan Aplikasi Presensi Online (Sisensi) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kamis, 31 Maret 2022. BKD Provinsi NTB melakukan kegiatan Sosialisasi Penerapan Aplikasi Presensi Online (Sisensi) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (Saiful Amri, S.H), sebagai narasumber Sobri, S.IP, MM (Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan) dan Sry Wahyuningsih, S.STP., MH (Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur).
Peserta dalam kegiatan tersebut yaitu kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Operator Kepegawaian Lingkup Pemerintah NTB. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Saiful Amri, S.H memberikan sambutannya bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan untuk meningkatkan kedisiplinan PNS, maka akan diterapkan Aplikasi Presensi Online (SISENSI) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Aplikasi SISENSI terwujud atas kolaborasi antara BKD sebagai Perangkat Daerah inisiasi dengan Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Selanjutnya Narasumber pada sosialisasi menyampaikan Aplikasi ini bertujuan untuk lebih mendisiplinkan ASN serta memudahkan dilakukan pemantauan oleh pimpinan terhadap kedisiplinan ASN. Aplikasi ini akan diuji coba di seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan aplikasi. Sangat dibutuhkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah sebagai user untuk penyempurnaan aplikasi.


Selasa, 15 Maret 2022 bertempat di kantor BKN Jakarta, dilaksanakan kegiatan Ngobrol Permasalahan implentasi NSPK Manajemen ASN ( NGOPI ASN ) yang dilaksanakan oleh BKN dengan Tema " Revitasilsasi Peran Pejabat yang Berwenang (.PyB ) dalam menjamin Implementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dengan Nara Sumber : dr. Ir. Bima Haria Wibisana,MSIS ( PLT Kepala BKN ), Prof. Dr. Agus Pramusinto. MDA ( ketua KASN ),  Dr. Otok Kuswandaru. S. Sos. M.Si ( Deputi Bid. Wasdal BKN ), Suparnawa Yusuf. SH. MBA ( Wakil Kepala BKN ),  Prof. Dr. Xudan Arif Fakhrulloh. SH. M. Hum ( Dirjen Dukcapil/ Kerua Umum DPN Korpri ),  Dr. Ir. Nursidarta. MH. MBA ( Sekjen LPSK selaku ketua umum Forses K/L ),  Dr. Ir. Alex Denni. MM ( Deputi Bud SDM Arapratur kemePAN-RB ) dan Drs. H. Lalu Gita Ariadi. M. Si ( Sekda NTB selaku Ketua Umum Forsesdasi ).   Kegiatan dimaksud membahas dan mencari solusi bagaimana peran dan fungsi  Sekjen Kementetian K/L dan Sekda Prov. Kab/ Kota selaku Pejabat yang Berwenang ( PyB ) dan pimpinan tertinggi di birokrasi yg sangat srategis, tidak terjadi benturan kepentingan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK  ). Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi beberapa regulasi harus diselaraskan pelaksanaan/implentasi di pusat dan darah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas diantara Kementerian/Lembaga ( MenPAN-RB, BKN, Mendagri, KASN, LAN, KORPRI dan Ombusdmen ) untuk memperkuat peran dan fungsi PyB yg mempunyai posisi strategi sesuai amanat konstitusi, namun terdapat kendala terutama realitas politik.


Rapat Koordinasi Penetapan NI PPPK ( Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) Formasi Tahun 2021

Kegiatan rapat koordinasi penetapan NI PPPK ( Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) formasi tahun 2021.   Dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB Drs. H. L. Gita Ariadi. M.Si dan dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. NTB, Sekda Kab/Kota se NTB, Kepala BKD Provinsi NTB, Kepala BPSDM Provinsi NTB , Kepala BKPSDM Kab/Kota se NTB.   Pada rapat koordinasi tersebut membahas Penetapan TMT SK  bagi PPPPK Prov. dan Kab/Kota se NTB yang dinyatakan lulus seleksi Tahap I, II dan III, TMT SK  disepakati 1 Mei 2022, hal tersebut di lakukan karena seleksi tahap III belum dilaksanakan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke BKN RI untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkab/kota se NTB.  


© 2022 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.