Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar uji kompetensi pejabat eselon III yang di ikuti 43 Peserta dari pejabat Eslon IV (Pengawas) di Gedung Aula BKD Prov. NTB, Senin 28 September 2020.
Kegitan Uji Kompetensi Calon Pejabat Adminstrator Di Buka Oleh Sekretris BKD Prov. NTB Saiful Amri, SH, “mengatakan uji kompetensi tersebut untuk menempatkan orang-orang dengan kompetensi di jabatan yang tepat. Terlebih lagi, menurut sekretaris BKD , jumlah pejabat lebih banyak dibandingkan dengan jabatan yang ada. Sehingga, perlu dilakukan uji kompetensi untuk menentukan SDM yang akan mengisi suatu jabatan.
"Sekarang kondisinya memang pegawai kita harus diakui kalau lebih banyak dari jabatan. Ada orang yang pangkatnya cukup, tapi belum dapat jabatan. Makanya dilakukan uji kompetensi ini," ungkap Saiful Amri waktu pembukaan CES III
Dia menjelaskan dalam menempatkan seorang pegawai di suatu jabatan, harus dilihat dari beberapa faktor: kompetensi, rekam jejak, pendidikan dan prestasi kerja”.
Menurut Kepala UPPK BKD Prov. NTB,” Kompetensi sudah diatur oleh Permenpan dan Permendagri. Ini menjadi keharusan bagi kita agar regulasi diterapkan," jelasnya.
Dia menerangkan seluruh pejabat eselon III di lingkup Pemprov NTB akan mengikuti uji kompetensi tersebut, saya berharap hasil dari uji kompetensi itu akan menghasilkan pegawai-pegawai yang tepat dalam menduduki suatu jabatan. "Tentunya tidak semua orang yang mendapat jabatan, karena terbatas. Tapi kita sudah punya database, ini yang akan membentuk talent pool (menempatkan orang yang memiliki kompetensi)," Ungkap Bapak Erwin Rahadi, S.Psi. MM.
Uji kompetensi dan penilaian kinerja ini sangat penting. Karena, dengan adanya pengujian dan penilaian, maka Penmprov. NTB akan mendapatkan pejabat yang benar-benar kompeten,” kata Kepala UPPK BKD Prov. NTB
melalui kompetensi dan penilaian ini, kedepan pengkaderan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional,” tuturnya.
Diungkapkannya, hasil dari uji kompetensi dan penilaian yang diikuti para pejabat eselon IV tersebut, akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperoleh informasi terperinci dan komprehensif dari masing-masing pejabat yang menduduki jabatannya. Sehingga nantinya akan tersusun standarisasi kompetensi jabatan ASN di Pemprov. NTB. “Target yang ingin dicapai adalah tersedianya data kompetensi pejabat administrator dilingkungan Pemerintah Pemprov. NTB yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
