Dalam rangka menyusun Kajian Gap Analysis Kebutuhan SDM ASN Sesuai Sektor Prioritas dan Potensi Kewilayahan, Tim Peneliti dari Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara melaksanakan penelitian dengan metode pengumpulan data FGD untuk mendapatkan arahan dan masukan serta informasi dari Narasumber sektor prioritas dan potensi kewilayahan di Nusa Tenggara Barat yaitu perkebunan, perikanan dan peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Narasumber terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Dinas-dinas Pemerintah Kota Mataram yang terkait sektor prioritas dan potensi kewilayahan, dan PHRI, ASPPI, ASITA serta APINDO selaku asosiasi di bidang kepariwisataan. Kegiatan FGD dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 31 Agustus s.d. 2 September 2021 bertempat di BKD Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan Sekretariat Daerah Kota Mataram.
Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan analisis gap kebutuhan SDN ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan dan menyusun rekomendasi kebijakan kebutuhan SDM ASN sesuai sektor dalam bentuk kajian Prioritas Nasional, dalam rangka mendukung agenda penyusunan Critical Occupation List (COL) sektor publik di Indonesia.
Dari hasil FGD terkumpul informasi dan data terkait komposisi eksisting SDM ASN, data kebutuhan SDM ASN strategis, dan gambaran pengembangan SDM ASN serta masukan strategis terhadap kebutuhan kompetensi dan/atau keahlian SDM ASN di Provinsi NTB yang menjadi motor pembangunan daerah sektor prioritas.
