(BKD Prov. NTB) Dalam usaha mewujudkan good governance, pemerintah berusaha membentuk aparatur Negara yang menjaga etika profesinya. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategi pemerintah.
Kinerja pemerintah menjadi indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Dan, untuk mencapai kinerja baik, salah satu faktor utama adalah disiplin.
Menurut Kapala Bidang Informasi Kepegawaian Drs. Syamsul Buhari,Psi. M. Kes Bahwa “ Dalam penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satu unsur yang dinilai adalah disiplin. Hal ini memberi ketegasan bahwa pemerintah menginginkan disiplin menjadi bagian tak terpisahkan dari PNS.
Disiplin pada hakekatnya merupakan sikap atau perilaku patuh, taat dan baik terhadap ketentuan yang berlaku secara sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, disiplin PNS sudah seharusnya dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dari setiap PNS,” ungkapnya”.
Disiplin PNS dalam Pasal 229 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditegaskan bahwa setiap PNS wajib mematuhi disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
Sedangkan untuk instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin,” kata Kepala Bidang INKA diruang Kerjanya.
