Bidang Mutasi & Promosi

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi/rotasi sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemprov NTB. Mutasi/Rotasi dilakukan sekaligus pelantikan enam Kepala OPD baru hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Paratama Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025. Sejumlah nama yang dilantik merupakan pejabat yang lulus seleksi serta sudah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan enam nama tersebut merupakan pejabat-pejabat terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Provinsi NTB, pejabat terbaik ditetapkan secara obyektif dan transparan. Beliau menekankan, pemilihan enam nama pejabat itu sudah sesuai dengan konsep meritokrasi, yang selalu disampaikan di awal masa kepemimpinan beliau, proses ini tetap dijalankan secara obyektif. Inilah wujud kepercayaan terhadap sistem meritokrasi yang kita bangun bersama. Beliau juga menekankan bahwa integritas adalah faktor utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat. Tanpa integritas, pembangunan daerah tidak akan mampu bergerak maju. Di akhir arahan, beliau menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur akan memantau kinerja pejabat yang baru dilantik dalam enam bulan ke depan, sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang telah diberikan masyarakat NTB.
Keenam pejabat yang dilantik hari ini adalah, Inspektur Inspektorat NTB dijabat Budi Herman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dijabat oleh Syamsudin. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Irnadi Kusuma. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes. Serta, Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.
Adapun sejumlah pejabat dari eselon II yang digeser yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB adalah Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., digeser menjadi Kepala Biro Perekonomian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah M. Taufik Hidayat, ST., MT., menjadi Kepala Biro Organisasi.
Untuk eselon III, yang terdampak pergeseran yaitu Sekretaris DPMPTSP NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., bergeser menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB. Selanjutnya ada Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB Dadang Fajar bergeser menjadi Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya di DPMPD Dukcapil NTB.
Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Jaka Wahyana bergeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Selanjutnya ada Arifin, SH.,MH., bergeser menjadi Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Dan Drs. Muhamad Anwar menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Kemanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak struktural Pemprov NTB, lanjutnya membutuhkan penyegaran.
Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi. “Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di-Plt.-kan,” lanjutnya.

Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah berjalan sesuai prosedur. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menyusul perhatian publik terhadap kelulusan Baiq Nelly Kusumawati, yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD NTB dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Akri menegaskan bahwa proses seleksi, khususnya untuk posisi Inspektur Inspektorat NTB, telah dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Baiq Nelly mendapatkan nilai tinggi di atas peserta lainnya, dan itu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya,” ujar Mohammad Akri kepada wartawan, Jumat, 12 September 2025. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta agar masyarakat maupun pihak-pihak tertentu tidak menilai proses seleksi secara subjektif, hanya karena adanya hubungan keluarga antara peserta dengan kepala daerah. “Menilai itu jangan tendensius. Tidak boleh begitu,” tegasnya.
Akri menambahkan, pihak yang mempersoalkan hasil seleksi cenderung melihat dari kejauhan dan tidak memahami secara mendalam mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pansel. “Mereka hanya melihat dari jauh, bukan dari dekat atau bertanya langsung. Padahal sudah disediakan ruang-ruang khusus oleh BKD untuk klarifikasi sesuai juklak, juknis, dan SOP yang berlaku,” tambahnya. Lebih lanjut, Akri menekankan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional. Menurutnya, standar penilaian sudah ditetapkan dan dijalankan oleh panitia seleksi yang independen. “Tim pansel sudah bekerja dengan baik berdasarkan standar keilmuan. Baiq Nelly lolos karena memiliki nilai bagus. Kita harus apresiasi open bidding eselon II ini,” katanya. Akri juga mengkritik sikap subjektif dari sebagian pihak yang hanya fokus pada hubungan kekeluargaan tanpa melihat proses dan hasil secara menyeluruh. “Kebetulan saja yang lolos ini adalah kakak kandung Gubernur, lalu langsung muncul penilaian negatif. Ini kan tidak adil,” tutupnya.

(Sumber : Suara NTB - ndi)

Kegiatan evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bima dilaksanakan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di aula kantor BKD Provinsi ntb Kegiatan diawali dengan penulisan makalah pada pukul 09.30 dan dilanjutkan dengan wawancara