Bidang Mutasi & Promosi

Gubernur NTB melantik dan mengambil sumpah jabatan 392 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Tambora, Gedung Kantor Gubernur, Jumat sore (20/2). Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 147 orang merupakan pejabat Eselon III dan 245 lainnya Eselon IV yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Gubernur Iqbal memastikan bahwa hampir seluruh posisi yang sebelumnya kosong akibat penerapan SOTK pada Januari 2026 kini telah terisi.
“Alhamdulillah sudah kita lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 392 orang pejabat eselon III dan IV,” ungkap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal usai pelantikan. Gubernur menegaskan jika sebelumnya roda pemerintahan sempat berjalan tidak maksimal karena banyak jabatan belum terisi. Namun dengan pelantikan ini, pemerintah daerah diharapkan kembali berjalan penuh. “Kemarin kita agak pincang karena pejabat eselon III dan IV sebagian besar belum terisi. Sekarang alhamdulillah sudah terisi,” ujarnya.
Gubernur juga meminta maaf atas proses pengisian jabatan yang memakan waktu cukup lama. Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menyampaikan jika keterlambatan tersebut murni karena jumlah pejabat yang harus disesuaikan sangat banyak serta adanya proses administratif di tingkat pusat maupun provinsi. “Saya mohon maaf bahwa prosesnya agak berlarut-larut, baik karena proses di pusat maupun proses di provinsi, dan saya berusaha menetapkan hari ini untuk pelatihkan,” pintanya.
Perombakan besar ini tidak hanya menghadirkan pelantikan. Tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi sebagian pejabat. Perampingan organisasi membuat sejumlah pejabat kehilangan jabatan strukturalnya. Sebagai birokrat berpengalaman selama 29 tahun, Gubernur menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam dunia birokrasi dan bagian dari perjalanan seorang ASN. Hanya saja dampaknya nyata. Sebagian pejabat yang sebelumnya memegang jabatan kini harus kembali menjadi staf biasa. Maka dari itu mereka didorong untuk beralih ke jabatan fungsional. “Kita dorong untuk fungsional. Karena itu harapan saya bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini dilakukan dengan tenang dan biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya kita akan melewati situasi ini, lebih fokus pada sumpah dan janji yang saudara-saudara tadi sudah ambil dan siap lakukan,” katanya. Menurut Gubernur, perampingan organisasi memang mengharuskan perubahan besar dalam struktur jabatan.
“Sehingga konsekuensinya juga banyak pejabat III yang semula menjabat tidak lagi menjabat III, yang semula menjabat IV tidak lagi menjabat IV. Ini pasti akan terjadi seiring dengan perampingan. Dan perampingan ini adalah arah yang disarankan oleh pemerintah pusat,” tegasnya. Gubernur menyadari bahwa susunan pejabat yang dilantik tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Bahkan ia mengakui mungkin dirinya sendiri belum sepenuhnya puas. Namun ia menegaskan, komposisi yang terbentuk adalah yang terbaik saat ini. Menurutnya, jabatan eselon III merupakan posisi paling strategis dalam birokrasi karena berperan sebagai pengambil keputusan. Sementara eselon II bersifat manajerial, dan eselon IV bertanggung jawab merumuskan serta mengeksekusi kebijakan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, melantik 26 kepala sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, pada Senin 26 Januari 2026. Sebagian pejabat yang dilantik sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dan kini dikukuhkan sebagai kepala sekolah definitif. Di antaranya Burhanuddin yang sebelumnya Plt Kepala SMAN 1 Mataram serta Yuspita Martingrum yang sebelumnya Plt Kepala SMAN 3 Mataram.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara maksimal serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTB. “Kami berharap kepala sekolah yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan maksimal dan menghadirkan berbagai inovasi demi kemajuan pendidikan di NTB,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para kepala sekolah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah di Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama & Jabatan Administrator. Proses ini dilakukan untuk mendukung proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (9/1). Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia. “Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/05/BKD/2026, adapun struktur baru setelah dilakukan mutasi di antaranya:

Jabatan Pimpinan Tinggi
1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB.
2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.
3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB.
4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB.
6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB.
7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB.
9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB.
10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA.
12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB.
14. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Jabatan Administrator
1. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BPSDMD NTB.
2. Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.
3. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
5. Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi/rotasi sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemprov NTB. Mutasi/Rotasi dilakukan sekaligus pelantikan enam Kepala OPD baru hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Paratama Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025. Sejumlah nama yang dilantik merupakan pejabat yang lulus seleksi serta sudah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan enam nama tersebut merupakan pejabat-pejabat terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Provinsi NTB, pejabat terbaik ditetapkan secara obyektif dan transparan. Beliau menekankan, pemilihan enam nama pejabat itu sudah sesuai dengan konsep meritokrasi, yang selalu disampaikan di awal masa kepemimpinan beliau, proses ini tetap dijalankan secara obyektif. Inilah wujud kepercayaan terhadap sistem meritokrasi yang kita bangun bersama. Beliau juga menekankan bahwa integritas adalah faktor utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat. Tanpa integritas, pembangunan daerah tidak akan mampu bergerak maju. Di akhir arahan, beliau menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur akan memantau kinerja pejabat yang baru dilantik dalam enam bulan ke depan, sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang telah diberikan masyarakat NTB.
Keenam pejabat yang dilantik hari ini adalah, Inspektur Inspektorat NTB dijabat Budi Herman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dijabat oleh Syamsudin. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Irnadi Kusuma. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes. Serta, Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.
Adapun sejumlah pejabat dari eselon II yang digeser yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB adalah Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., digeser menjadi Kepala Biro Perekonomian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah M. Taufik Hidayat, ST., MT., menjadi Kepala Biro Organisasi.
Untuk eselon III, yang terdampak pergeseran yaitu Sekretaris DPMPTSP NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., bergeser menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB. Selanjutnya ada Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB Dadang Fajar bergeser menjadi Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya di DPMPD Dukcapil NTB.
Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Jaka Wahyana bergeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Selanjutnya ada Arifin, SH.,MH., bergeser menjadi Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Dan Drs. Muhamad Anwar menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Kemanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak struktural Pemprov NTB, lanjutnya membutuhkan penyegaran.
Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi. “Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di-Plt.-kan,” lanjutnya.

Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah berjalan sesuai prosedur. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menyusul perhatian publik terhadap kelulusan Baiq Nelly Kusumawati, yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD NTB dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Akri menegaskan bahwa proses seleksi, khususnya untuk posisi Inspektur Inspektorat NTB, telah dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Baiq Nelly mendapatkan nilai tinggi di atas peserta lainnya, dan itu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya,” ujar Mohammad Akri kepada wartawan, Jumat, 12 September 2025. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta agar masyarakat maupun pihak-pihak tertentu tidak menilai proses seleksi secara subjektif, hanya karena adanya hubungan keluarga antara peserta dengan kepala daerah. “Menilai itu jangan tendensius. Tidak boleh begitu,” tegasnya.
Akri menambahkan, pihak yang mempersoalkan hasil seleksi cenderung melihat dari kejauhan dan tidak memahami secara mendalam mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pansel. “Mereka hanya melihat dari jauh, bukan dari dekat atau bertanya langsung. Padahal sudah disediakan ruang-ruang khusus oleh BKD untuk klarifikasi sesuai juklak, juknis, dan SOP yang berlaku,” tambahnya. Lebih lanjut, Akri menekankan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional. Menurutnya, standar penilaian sudah ditetapkan dan dijalankan oleh panitia seleksi yang independen. “Tim pansel sudah bekerja dengan baik berdasarkan standar keilmuan. Baiq Nelly lolos karena memiliki nilai bagus. Kita harus apresiasi open bidding eselon II ini,” katanya. Akri juga mengkritik sikap subjektif dari sebagian pihak yang hanya fokus pada hubungan kekeluargaan tanpa melihat proses dan hasil secara menyeluruh. “Kebetulan saja yang lolos ini adalah kakak kandung Gubernur, lalu langsung muncul penilaian negatif. Ini kan tidak adil,” tutupnya.

(Sumber : Suara NTB - ndi)

Kegiatan evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bima dilaksanakan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di aula kantor BKD Provinsi ntb Kegiatan diawali dengan penulisan makalah pada pukul 09.30 dan dilanjutkan dengan wawancara