Bidang Mutasi & Promosi

Mataram - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melantik sebanyak 34 pejabat Eselon. Sebanyak 13 pejabat Eselon II, 13 pejabat Eselon III dan delapan pejabat Eselon IV yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis (9/4/2026). Pelantikan puluhan pejabat Eselon dilakukan setelah gubernur melantik Abul Chair, Ak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB. "Hari ini teman-teman sudah dilantik sebagai Eselon II, III dan IV," ungkap gubernur
Gubernur NTB sapaan akrabnya Miq Iqbal menegaskan bahwa bapak ibu yang sudah dilantik agar menandatangani perjanjian kinerja. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk mendorong para pejabat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi misi NTB Makmur Menduni. Kinerja harus tercapai selama kurung waktu selama enam bulan. "Kalau selama enam bulan kinerja dan target tidak tercapai. Mohon maaf bapak ibu harus secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan," tegas Miq Iqbal dihadapan puluhan pejabat yang baru dilantik. Miq Iqbal mengingatkan bahwa kebijakan ini sebagai tahap awal untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Dengan kebijakan ini pemerintah bisa mengakselerasikan program-program pembangunan yang tertinggal selama satu tahun terkahir. "Nanti pak Sekda akan menyiapkan indikator kinerja dan perjanjian kinerja yang akan ditandatangani oleh pimpinan OPD," pinta gubernur.
Gubernur menyadari bahwa keputusan menunjuk dan melantik para pejabat Eselon saat ini pasti menuai pro-kontra. Sebagai pejabat publik tidak ada keputusan yang sempurna, tidak ada keputusan publik yang menyenangkan semua orang, pasti ada orang yang tidak menyukai dan menerima. "Tetapi sebagai pimpinan, inilah yang terbaik yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi keputusan-keputusan ini," tegasnya.
Tantangan Makin Kompleks, Dibutuhkan Kerja Cerdas dan Cepat Gubernur Miq Iqbal mengingatkan bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik. Tantangan di level internasional kondisi sedang labil, sedangkan kondisi di level nasional banyak tantangan sementara kondisi di tingkat provinsi banyak tantangan yang harus diselesaikan. Karena itu, bekerja seperti biasa saja tidak sejalan dengan tantangan saat ini. "Kita harus bekerja ekstra, kerja cerdas dan cepat. Karena banyak tantangan ke depan yang harus kita selesaikan bersama," tegas Miq Iqbal.
Ditegaskan gubernur bahwa anggaran pemerintah daerah makin kecil setelah adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan, karenanya semua OPD harus ikut memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dan berupaya bekerja secara efektif dengan minimnya anggaran dan kondisi yang terbatas. "Mimpi-mimpi besar kita tidak boleh terhalang oleh minimnya anggaran. Langkah-langkah kita tidak boleh terhenti karena anggaran terbatas. Kita ingin melakukan banyak perubahan, tetapi akan banyak tantangan ke depannya. Saya percaya kita pasti bisa kalau dilakukan secara bersama," ajak Miq Iqbal. Dibutuhkan Support Pasangan Tanpa Terlibat Lebih Jauh Gubernur Miq Iqbal juga mendorong peran pasangan atau keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan birokrasi yang berintegritas. Bapak ibu menjadi orang yang terpenting yang mendukung pasangan bekerja dengan baik. Maka berikan support dan jaga mereka agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam bekerja. "Dari dulu semenjak saya jadi pejabat, saya selalu memberikan apresiasi besar kepada pasangan," ucap gubernur mengapresiasi pasangan.
Untuk itu, gubernur meminta kepada masing-masing pasangan pejabat yang baru dilantik tetap semangat memberikan motivasi dan support kepada pasangan masing-masing yang diberikan amanat untuk menjabat. Karena bapak ibu adalah sumber kekuatan dari pasangan yang menjadi Pejabat.
Nama-nama Pejabat Yang Dilantik Adapun nama-nama pejabat eselon II yang dilantik diantaranya, Asrul Sani menjabat sebagai Direktur RSUP NTB, Lalu Mirza Amir HB menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB. Syamsul Hadi merupakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB. Lalu Kusuma Wijaya bertugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman NTB, sementara Lalu Wiranata menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan NTB. Muhammad Ihwan memimpin Dinas Kebudayaan NTB, dan Didik Mahmud menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Di sektor kesehatan, Baiq Nelly Kusumawati Ma’ruf bertugas sebagai Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, didampingi oleh Srianingsih sebagai Wakil Direktur Umum dan Operasional. Selanjutnya, I Putu Artawan Prayoga menjabat sebagai Wakil Direktur SDM, Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, sementara Adi Wira Perdhana bertanggung jawab sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD NTB. Di lingkungan Sekretariat Daerah NTB, Amir menjabat sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, sedangkan Yus Harudian Putra bertugas sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. (Manikpkominfo)

Mataram - Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair, Ak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis 09 April 2026. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026 yang ditetapkan pada 17 Maret 2026. "Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap gubernur melantik.
Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam terdapat ibadah sholat dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendiri-sendiri akan mendapatkan pahala hanya satu tetapi kalau dilakukan secara berjamaah maka pahalanya dua puluh tujuh kali lipat. Untuk itu, membangun NTB harus dilakukan berjamaah dan kolaborasi bersama. "Mari kita berjamaah untuk membangun NTB, sehingga kita mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar membangun NTB ke depan diridhoi, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT," harap Miq Iqbal. Miq Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda NTB yang baru dilantik, semoga ini menjadi awal yang baik mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih terarah.
Gubernur mengakui bahwa selama setahun ini dirinya belum maksimal membangun networking di luar karena harus berkantor setiap hari disebabkan belum adanya Sekda NTB Definitif. Sehingga agenda besar di luar daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. "Alhamdulillah hari ini kita sudah punya Sekda. Pak sekda nanti kita jarang bertemu karena saya harus banyak kegiatan diluar untuk mengkonsolidasikan program kita NTB. Nanti pak Sekda yang mengurus NTB dari dalam," ungkap Miq Iqbal Gubernur mengungkapkan bahwa roda kepemimpinan sudah berjalan selama setahun dan alhamdulillah pemerintah Provinsi NTB sudah membangun pondasi yang cukup kuat. Miq Iqbal memilih membangun NTB tidak untuk berlari dengan suasana rapuh. Beliau memilih berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan pondasi yang kuat. "Bapak sekarang sudah dilantik hari ini insyaallah pondasi kita sudah cukup kuat untuk melangkah," tegasnya dengan bangga.
Miq Iqbal juga menambahkan bahwa siapapun yang mencintai tanah ini, siapapun yang mencintai provinsi ini maka dia adalah orang NTB. Karena itu, selamat datang dan jadilah warga NTB yang merupakan bagian dari keluarga besar kami di NTB. Gubernur yakin bahwa siapa pun yang pernah ke NTB pasti akan merasa aman. "Kita sama-sama mencintai NTB dan mengabdi untuk membangun NTB ke depannya. Saya yakin budaya latar belakang bapak dengan budaya kami di NTB tidak jauh sehingga tidak sulit buat bapak untuk mencintai NTB seperti bapak mencintai tanah kampung halaman bapak sendiri," harap Miq Iqbal pada Sekda NTB yang baru. Seperti diketahui, Sekda NTB, Abul Chair yang dilantik hari ini merupakan pria kelahiran Madura dan menjabat sebagai kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. (Manikpkominfo)

Gubernur NTB melantik dan mengambil sumpah jabatan 392 pejabat eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Tambora, Gedung Kantor Gubernur, Jumat sore (20/2). Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 147 orang merupakan pejabat Eselon III dan 245 lainnya Eselon IV yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Gubernur Iqbal memastikan bahwa hampir seluruh posisi yang sebelumnya kosong akibat penerapan SOTK pada Januari 2026 kini telah terisi.
“Alhamdulillah sudah kita lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 392 orang pejabat eselon III dan IV,” ungkap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal usai pelantikan. Gubernur menegaskan jika sebelumnya roda pemerintahan sempat berjalan tidak maksimal karena banyak jabatan belum terisi. Namun dengan pelantikan ini, pemerintah daerah diharapkan kembali berjalan penuh. “Kemarin kita agak pincang karena pejabat eselon III dan IV sebagian besar belum terisi. Sekarang alhamdulillah sudah terisi,” ujarnya.
Gubernur juga meminta maaf atas proses pengisian jabatan yang memakan waktu cukup lama. Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menyampaikan jika keterlambatan tersebut murni karena jumlah pejabat yang harus disesuaikan sangat banyak serta adanya proses administratif di tingkat pusat maupun provinsi. “Saya mohon maaf bahwa prosesnya agak berlarut-larut, baik karena proses di pusat maupun proses di provinsi, dan saya berusaha menetapkan hari ini untuk pelatihkan,” pintanya.
Perombakan besar ini tidak hanya menghadirkan pelantikan. Tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi sebagian pejabat. Perampingan organisasi membuat sejumlah pejabat kehilangan jabatan strukturalnya. Sebagai birokrat berpengalaman selama 29 tahun, Gubernur menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam dunia birokrasi dan bagian dari perjalanan seorang ASN. Hanya saja dampaknya nyata. Sebagian pejabat yang sebelumnya memegang jabatan kini harus kembali menjadi staf biasa. Maka dari itu mereka didorong untuk beralih ke jabatan fungsional. “Kita dorong untuk fungsional. Karena itu harapan saya bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini dilakukan dengan tenang dan biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya kita akan melewati situasi ini, lebih fokus pada sumpah dan janji yang saudara-saudara tadi sudah ambil dan siap lakukan,” katanya. Menurut Gubernur, perampingan organisasi memang mengharuskan perubahan besar dalam struktur jabatan.
“Sehingga konsekuensinya juga banyak pejabat III yang semula menjabat tidak lagi menjabat III, yang semula menjabat IV tidak lagi menjabat IV. Ini pasti akan terjadi seiring dengan perampingan. Dan perampingan ini adalah arah yang disarankan oleh pemerintah pusat,” tegasnya. Gubernur menyadari bahwa susunan pejabat yang dilantik tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Bahkan ia mengakui mungkin dirinya sendiri belum sepenuhnya puas. Namun ia menegaskan, komposisi yang terbentuk adalah yang terbaik saat ini. Menurutnya, jabatan eselon III merupakan posisi paling strategis dalam birokrasi karena berperan sebagai pengambil keputusan. Sementara eselon II bersifat manajerial, dan eselon IV bertanggung jawab merumuskan serta mengeksekusi kebijakan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, melantik 26 kepala sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-NTB. Pelantikan berlangsung di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, pada Senin 26 Januari 2026. Sebagian pejabat yang dilantik sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah dan kini dikukuhkan sebagai kepala sekolah definitif. Di antaranya Burhanuddin yang sebelumnya Plt Kepala SMAN 1 Mataram serta Yuspita Martingrum yang sebelumnya Plt Kepala SMAN 3 Mataram.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjalankan tugas secara maksimal serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTB. “Kami berharap kepala sekolah yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan maksimal dan menghadirkan berbagai inovasi demi kemajuan pendidikan di NTB,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Para kepala sekolah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sekolah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah di Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama & Jabatan Administrator. Proses ini dilakukan untuk mendukung proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang sudah diterapkan sejak 2 Januari 2026 lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (9/1). Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan dengan dilakukannya mutasi kali ini, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB bisa berjalan lebih cepat. Terutama dalam mencapai visi-misi Iqbal-Dinda untuk NTB Makmur Mendunia melalui triple agenda yaitu Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Pariwisata Mendunia. “Alhamdulilah pelantikan sudah berjalan dengan lancar, dan sejumlah eselon II yang terdampak perampingan itu tadi sudah dilantik. Sehingga semua OPD-OPD bisa berjalan dengan baik, Insya Allah,” katanya. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 800.1.3.3/05/BKD/2026, adapun struktur baru setelah dilakukan mutasi di antaranya:

Jabatan Pimpinan Tinggi
1. Ahsanul Khalik sebagai Kepala Diskominfotik NTB.
2. Nunung Triningsih sebagai Kasat Pol PP NTB.
3. Fathurrahman sebagai Kepala BPSDM NTB.
4. Izzudin Mahili sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTB.
5. Surya Bahari sebagai Kepala Bakesbangpoldagri NTB.
6. Lalu Herman Mahaputra sebagai Kepala Bapenda NTB.
7. Sadimin menjadi Kepala Pelaksana BPBD NTB.
8. Yusron Hadi sebagai Staf Gubernur NTB.
9. Baiq Nelly Yuniarti sebagai Kepala Bappeda NTB.
10. Wirawan Ahmad sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
11. Ahmad Mashuri sebagai Kepala Dinas Sosial dan PPA.
12. Ahmadi sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB.
13. Fathul Gani sebagai Asisten I Setda NTB.
14. Aidy Furqan sebagai Kepala Disnakertrans NTB.

Jabatan Administrator
1. Najamuddin Amy sebagai Kepala Bidang Kelembagaan BPSDMD NTB.
2. Subhan Hasan sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.
3. Muhammad Taufieq Hidayat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Nuryanti sebagai Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
5. Hairul Akbar sebagai Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melakukan mutasi/rotasi sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemprov NTB. Mutasi/Rotasi dilakukan sekaligus pelantikan enam Kepala OPD baru hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Paratama Pemerintah Provinsi NTB di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025. Sejumlah nama yang dilantik merupakan pejabat yang lulus seleksi serta sudah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan enam nama tersebut merupakan pejabat-pejabat terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Provinsi NTB, pejabat terbaik ditetapkan secara obyektif dan transparan. Beliau menekankan, pemilihan enam nama pejabat itu sudah sesuai dengan konsep meritokrasi, yang selalu disampaikan di awal masa kepemimpinan beliau, proses ini tetap dijalankan secara obyektif. Inilah wujud kepercayaan terhadap sistem meritokrasi yang kita bangun bersama. Beliau juga menekankan bahwa integritas adalah faktor utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat. Tanpa integritas, pembangunan daerah tidak akan mampu bergerak maju. Di akhir arahan, beliau menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur akan memantau kinerja pejabat yang baru dilantik dalam enam bulan ke depan, sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang telah diberikan masyarakat NTB.
Keenam pejabat yang dilantik hari ini adalah, Inspektur Inspektorat NTB dijabat Budi Herman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dijabat oleh Syamsudin. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Irnadi Kusuma. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes. Serta, Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.
Adapun sejumlah pejabat dari eselon II yang digeser yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB adalah Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., digeser menjadi Kepala Biro Perekonomian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah M. Taufik Hidayat, ST., MT., menjadi Kepala Biro Organisasi.
Untuk eselon III, yang terdampak pergeseran yaitu Sekretaris DPMPTSP NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., bergeser menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB. Selanjutnya ada Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB Dadang Fajar bergeser menjadi Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya di DPMPD Dukcapil NTB.
Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Jaka Wahyana bergeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Selanjutnya ada Arifin, SH.,MH., bergeser menjadi Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Dan Drs. Muhamad Anwar menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Kemanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak struktural Pemprov NTB, lanjutnya membutuhkan penyegaran.
Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi. “Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di-Plt.-kan,” lanjutnya.

Proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah berjalan sesuai prosedur. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, menyusul perhatian publik terhadap kelulusan Baiq Nelly Kusumawati, yang merupakan kakak kandung Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD NTB dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Akri menegaskan bahwa proses seleksi, khususnya untuk posisi Inspektur Inspektorat NTB, telah dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Baiq Nelly mendapatkan nilai tinggi di atas peserta lainnya, dan itu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya,” ujar Mohammad Akri kepada wartawan, Jumat, 12 September 2025. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga meminta agar masyarakat maupun pihak-pihak tertentu tidak menilai proses seleksi secara subjektif, hanya karena adanya hubungan keluarga antara peserta dengan kepala daerah. “Menilai itu jangan tendensius. Tidak boleh begitu,” tegasnya.
Akri menambahkan, pihak yang mempersoalkan hasil seleksi cenderung melihat dari kejauhan dan tidak memahami secara mendalam mekanisme seleksi yang dilakukan oleh pansel. “Mereka hanya melihat dari jauh, bukan dari dekat atau bertanya langsung. Padahal sudah disediakan ruang-ruang khusus oleh BKD untuk klarifikasi sesuai juklak, juknis, dan SOP yang berlaku,” tambahnya. Lebih lanjut, Akri menekankan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan dan profesional. Menurutnya, standar penilaian sudah ditetapkan dan dijalankan oleh panitia seleksi yang independen. “Tim pansel sudah bekerja dengan baik berdasarkan standar keilmuan. Baiq Nelly lolos karena memiliki nilai bagus. Kita harus apresiasi open bidding eselon II ini,” katanya. Akri juga mengkritik sikap subjektif dari sebagian pihak yang hanya fokus pada hubungan kekeluargaan tanpa melihat proses dan hasil secara menyeluruh. “Kebetulan saja yang lolos ini adalah kakak kandung Gubernur, lalu langsung muncul penilaian negatif. Ini kan tidak adil,” tutupnya.

(Sumber : Suara NTB - ndi)

Kegiatan evaluasi Kinerja Sekretaris Daerah Kota Bima dilaksanakan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di aula kantor BKD Provinsi ntb Kegiatan diawali dengan penulisan makalah pada pukul 09.30 dan dilanjutkan dengan wawancara