Sekretariat BKD NTB

Belakangan ini semakin banyak laporan mengenai penipuan yang dilakukan melalui nomor telepon tak dikenal. Pelaku biasanya mengaku sebagai pimpinan ataupun ASN yang bertugas di BKD Provinsi NTB, lalu menawarkan jasa mutasi ataupun layanan kepegawaian lainnya dengan meminta atau mengarahkan korban untuk mengirimkan sejumlah uang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan waspada, karena salah satu nomor pelaku menggunakan foto profil pimpinan BKD NTB untuk mengelabui calon korbannya. Jika anda menerima pesan atau panggilan dari nomor yang tidak dikenal, jangan langsung dipercaya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada badan publik informatif dalam acara yang digelar Komisi Informasi Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (18/12).
Ia mengakui masih terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota yang belum masuk kategori informatif. Ke depan, ia berharap seluruh badan publik di NTB dapat memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi khusus kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB yang meraih predikat sangat informatif. Menurutnya, rumah sakit tersebut menunjukkan pengelolaan organisasi yang profesional dan transparan.
BKD Provinsi NTB sendiri berada pada peringkat IV OPD Informatif dengan nilai total 99.00 dibawah RSJ Mutiara Sukma, RSUD & RS Manambai. Prestasi ini merupakan yang pertama kali diraih sehingga memberikan citra yang sangat positif bagi transparansi informasi di BKD NTB.
Selain itu, Gubernur menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan. Menurutnya, digitalisasi tanpa sistem yang kuat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko keamanan siber.

Kegiatan audiensi oleh BPK Provinsi NTB bersama dengan BKD Provinsi NTB dilakukan pada hari Selasa, 16 September 2025 bertempat di ruang rapat utama BKD, turut hadir Kepala BKD, Sekretaris BKD, Kabid PPI BKD, dan Tim dari BPK Perwakilan Provinsi NTB. Kegiatan audiensi ini dilakukan terkait dengan telah dilaksankannya rekrutmen asn di Provinsi NTB dimana kondisi jumlah yang cukup besar berasal dari PPPK Paruh waktu dengan jumlah 9.466 orang. Perekrutan ini dilakukan terkait dengan tuntutan kebutuhan pegawai dilingkungan Pemprov NTB dengan memperhatikan kesanggupan anggaran serta regulasi terkait dengan efisiensi dan pembaruan sotk yang ditetapkan dari pusat. Selebihnya audiensi berjalan lancar dengan diskusi langsung antara kedua belah pihak.