(BKD Prov. NTB) Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi Pendampingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),  Kamis (7 pebruari 2019) di Aula Rapat dan BPSDM Prov. NTB.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Admnistartor dan Pegawas dan dibuka langsung  oleh Kepala Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusai (BPSDM) Pemprov. NTB Bapak H. Rusmat, SH. MH dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa diharapkan semua pejabat penyelenggara negara di BPSDM untuk melaporkan harta kekayaannya karena Kondisi saat ini masih perlu dioptimalkan, dibutuhkan kejujuran oleh para pejabat negara untuk melaporkanharta kekayaannya," ungkap Kepala Badan BPSDM dalam sambutannya.

Dalam Kesempatan tersebut Koordinator Pendapingan Pengisian LHKPN Pemprov. NTB Bapak H. Drs. Syamsul Buahari, Psi. M.Kes," Mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan yang mereka milikk, "Kelemahannya ada pada pemahaman dan kesadaran para pejabat untuk melaporkan kekayaannya dan juga kelengkapan data yang dimiliki," tambah dia dan diharapkan BPSDM Selaku OPD dalam mencetak Pengembangan Sumber Daya Manusai menjadi motor Pertama OPD yang pelaporan LHKPN 100 persen dan akan menadi contoh bagi OPD yang lainnya karena Pelaporan sekarang sangat gampang dan cepat karena data pengisian yang lama bisa di upload tinggal mengisi tahun perolehannya saja.