Mataram (BKD Prov. NTB) Rapat Koordinasi Kepegawaian 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dengan Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota se-NTB digelar pada 10 Oktober 2019 bertempat di Hotel Fave Mataram dengan mengundang Narasumber Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar.
Rakor ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2019 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 25 September 2019, Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1007/S,SSM.01.00/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dengan harapan adanya persamaan persepsi, pandangan dan langkah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian khususnya dalam menghadapi rekrutmen CPNS Formasi Tahun 2019, demikian ungkap Kepala BKD Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si dalam laporannya.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten III Setda Provinsi NTB Ir. Hj. Hartina, MM mengungkapkan bahwa permasalahan rekrutmen CPNS adalah hal yang “seksi” karena hal yang sangat menarik dan sensitif bagi masyarakat khususnya para pencari kerja yang masih banyak menaruh tumpuan dan harapan untuk dapat mengabdi pada negara dengan menjadi ASN. Dengan waktu pelaksanaan tahapan seleksi yang sudah dekat ini, diharapkan para peserta rakor dapat menggali informasi secara detail dan lengkap melalui diskusi dengan Narasumber dari Kanreg X BKN Denpasar, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat meminimalisir kesalahan.
Soal Jadwal Rekrutmen CPNS 2019 ditegaskan oleh Kakanreg X BKN Denpasar Bambang Hari Samasto mengatakan bahwa pembukaan lowongan akan dibuka pada Oktober 2019, tetapi tanggal pastinya baru akan diumumkan usai pelantikan. Awalnya pembukaan lowongan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Namun, rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu pelantikan kabinet baru termasuk penentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang baru. Dengan diadakannya Rakor ini diharapkan “zero accident” atau tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan tahapan dalam seleksi CPNS tahun 2019 dengan tahapan akhir berupa penetapan peserta lulus pada bulan April 2020. Pada bagian lain Bambang menjelaskan apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing antara BKN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rekrutmen CPNS formasi tahun 2019 yang polanya berbeda dengan tahun sebelumnya.
Dalam Rakor Kepegawaian 2019 ini antara lain diputuskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten/Kota se-NTB pada Tes Kompetensi Dasar (SKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diprediksi diikuti oleh sekitar 60 ribu lebih pelamar akan dilaksanakan secara mandiri atau dilaksanakan pada masing-masing daerah kecuali untuk Kabupaten Lombok Utara mengingat kondisi daerah, bergabung dengan Pemerintah Provinsi NTB. (soel)
