Mataram (BKD) Peran serta birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan menjadi sangat strategis untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan pengendalian terhadap berbagai perilaku menyimpang aparat birokrasi agar kinerjanya dapat optimal dan berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan yang kita lakukan.
Demikian diungkapkan Kepala Bidang INKA Drs. Syamsul Buhari, M. Kes saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ruang CAT BKD Prov. NTB Rabu, 30 Juli 2019.
Syamsul Buhari," mengatakan salah satu instrument pengendalian terhadap korupsi adalah kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN. Untuk itu, wajib bagi setiap penyelenggara negara, khususnya yang mempunyai resiko untuk mengisinya. Tentu dalam proses pengisisn tidak sekedar mengisi tetapi dibutuhkan kejujuran dan integritas yang muncul dari individu penyelenggara negara untuk melaporkan senyatanya kekayaan yang dimiliki.
Koordinator eLHKPN Pemprov. NTB Lalu Aries Zulfikri, " mengharapkan semua Admin OPD harus Bekerja keras dan selalu mengingkatkan kepada semua Wajib LHKPN untuk melakukan Pengisian dan melaporkan e-LHKPN sesuai jadwal yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sehingga Kepatuhan untuk Pemprov. NTB. bisa mencapai 100 % untuk tahun 2020 sedangkan untuk tahun kemarin kita bisa mencapi 98% karena ada 20 orang wajib lapor yang terlambat.
