Mataram (BKD Prov. NTB)  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memberikan Penghargan Pemerintah Prov. NTB  sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.

Penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang di Wakili Oleh Asisten Adminstarsi dan Umum Prov. NTB di Hotel Bidakara Jakarta. Penyerahan penghargaan merupakan rangkaian acara hari anti korupsi sedunia.(12/12)

Selain Nusa Tenggara Barat  ada empat pemerintah daerah lain yang mendapat penghargaan serupa. Yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jateng, Pemkab Sampang, dan Pemkot Yogyakarta.Lainnya adalah lembaga sekelas kementerian, Bank Indonesia, dan perusahaan milik negara atau BUMN.
Kepala Badan Kepegawian Daerah Prov. NTB Drs. H. Fatturahman,M.Si,” mengatakan penghargaan ini merupakan komitmen tinggi dari gubenur NTB dalam upaya mengejot reformasi birokrasi dengan salah satunya agar pejabat lingkup Prov. NTB baik eslon I sampai dengan IV serta pejabat non struktural yang menangani masalah keuangan dan kegiatan wajib melakukan pelaporan LHKPN, dengan terbitnya Surat Peraturan Gubenur NTB Nomor 27 tahun 2017 Wajib LHKPN dilingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk tahun 2017  Jumlah Wajib LHKPN Pemerintah Prov. NTB   sebanyak 1.783 orang, dengan diumumkan lengkap sebanyak 1.778 orang (99, 72%) dan  5 orang (0,28%) masih di verifikasi, “ungkap kepala BKD Prov. NTB.

Dengan perubahan pola pengisian e LHKPN berbasis efilling BKD Prov. NTB trus melakukan Sosialisasi , pelatihan dan pendampingan ke semua Organisasi Perangkat Daerah lingkup Prov. NTB, insha Allah seluruh Pejabat dan Wjib LHKPN NTB tidak hanya taat untuk melaporkan harta kekayaannya tapi juga bener-bener menghindari diri dari praktik-praktik Korupsi,” ungkapnya.”