Pelantikan /pengambilan sumpah/janji PNS dan Pejabat Fungsional serta penyerahan SK  Bagi PNS Provinsi NTB yg bertugas pada unit kerja yg berlokasi di kabupaten sepulau sumbawa.

Pelantikan dipusatkan di Aula H. Madeloe adt, Kantor Bupati Sumbawa pada tanggal 02 maret 2023 pukul 09.00 wita sd selesai. Jumlah pejabat fungsional yg dilantik sebanyak 114 orang dengan meknisme Perpindahan sebanyak  18 orang dan Pengangkatan pertama dari formasi PNS sebanyak 96 orang.

Pejabat fungsional dilantik oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir, Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala UPTD Provinsi yg berlokasi di Kabupaten sepulau Sumbawa.

Dalam sambutannya kepala BKD Provinsi NTB menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemrov NTB dan Pemda Kab Sumbawa dalam Penyelenggaran acara tersebut serta disampaikan juga selamat dan sukacita kepada para pejabat fungsional yg diangkat ke dalam jabatan fungsonal serta mengingatkan untuk serius dan bertanggung jawab dlm mengemban tugas dan amanah yang sudah diberikan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

PELANTIKAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS DAN PEJABAT FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTB SE-PULAU LOMBOK

Selasa, 28 Februari 2023 bertempat di Gedung Graha Bhakti berlangsung acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi NTB se-Pulau Lombok. Adapun PNS yang dilantik / diambil sumpah/janji pns sejumlah 310 PNS dan Pejabat fungsional yang dilantik sejumlah 349 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan) orang dengan rincian mekanisme pengangkatan sebagai berikut
- 10 (sepuluh) orang diangkat melalui mekanisme perpindahan;
- 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) orang diangkat pengangkatan pertama / berasal dari formasi pengadaan CPNS;
- 1 (satu) orang diangkat melalui mekanisme promosi /kenaikan jenjang, dari widyaiswara ahli madya ke widyaiswara ahli utama.
Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional dilakukan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan disaksikan  oleh Kepala BKD Provinsi NTB serta tamu undangan yang berasal dari unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan KCD di lingkup Pemerintah Provinsi NTB

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka study banding/Tiru berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan kompetensi di Pemerintah Provinsi NTB

Bismillahirrahmaanirrahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
UPTB UPPK BKD PROV. NTB. Menerima kedatangan tamu dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka study banding/Tiru berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan kompetensi yang sudah berjalan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Maret 2023 bertempat di Aula UPTB UPPK BKD Prov. NTB. Jumlah tamu dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kabag Pemerintahan dan 3 (tiga) orang Tenaga Asesor Madya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Adapun hasil dari study banding/tiru antara lain :
1. Pemerintah Kabupaten Bogor akan membentuk Unit Layanan UPPK di Lingkup Pemerintah Kab. Bogor.
2. Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengadakan magang tenaga Asesor di Pemerintah Provinsi NTB.
3. Pemerintah Kabupaten Bogor akan membuat MOU dengan Pemerintah Provinsi NTB berkaitan dengan kegiatan Pemetaan Kompetensi, sebagai dasar penyusunan talent pool dan rencana suksesi pegawai.
Demikian semoga bermanfaat amiin…….
Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 710/K.1/HKM.02.2/2022 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Tata Cara Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui Penyesuaian/Inpassing;

UNDUH KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DISINI