Mataram (BKD Prov. NTB) Kehadiran ASN Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idul Fitri 2017 mencapai 93, 47 persen dari hasil pemantauan TIM SIDAK  dari 6.658 ASN tidak termasuk Guru SMA/SMK yang masih Libur (3/7).

Mataram (BKD Prov. NTB) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memberikan Tanda Jasa Kehormatan Kepada 57 Orang Pegawai Negeri Spil (19/5)

Mataram (BKD. Prov. NTB) Sosilisasi  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran

Mataram (BKD Prov. NTB)  Dalam rangka Singkronisasi data Pemerintah Daerah Prov. NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekeraja sama dengan Badan  Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan Sosilisasi dan Pelatihan Entry Data  yang di ikuti oleh 46  Instansi Vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB yang diaula BPS NTB jalan Gunung Renjani No. 2 Mataram (17/5).

Mataram (BKD Prov. NTB) Berdasarkan amanat UU Nomor 5 tahun 2014, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib memiliki sistem informasi ASN yang terintegrasi

Mataram (BKD Prov. NTB)- Badan Kepegawaian Negara (BKN) menganugerahkan BKN Award tahun 2017 kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelola kepegawaian tingkat Provinsi se Indonesia (12/5)

Mataram (BKD Prov. NTB). Mengingatkan para pegawai di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat jangan menyepelekan Tata Naskah Dinas Kepegawaian karena sangat diperlukan jika ada permasalahan hukum dan permasalahan lain yang berhubungan dengan kepentingan admnistrasi, Tata Nasakah ini di kelola oleh Bagian Informasi Kepegawaian BKD Prov. NTB (8/5).

Mataram (BKD Prov. NTB) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Program Penghitungan IndeksProfesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Program itu dijadikan referensi untuk menutup gap kompetensi pegawai negeri sipil (4/10)