• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita BKD Nusa Tenggara Barat

Mataram (Suara NTB)  - Pemerintah pusat akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019 ini. Namun, yang menjadi jadwal pemeriksaan rekrutmen P3K masih belum ada kejelasan.

'' P3K ini masih belum ada jadwal rekrutmen. Banyak informasi yang tidak valid dan informasi yang belum pasti. Tentunya P3K ini akan didahului dengan juknis oleh Kemen PANRB untuk seluruh provinsi dan kabupaten / kota, '' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si pembicaraan Suara NTB , Sabtu, 12 Januari 2019. 

Hingga saat ini petunjuk teknis (Juknis) tentang rekrutmen P3K belum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Meski demikian, Pemprov NTB sudah mengajukan sebanyak 7.000 formasi P3K ke Kemen PANRB.

Fathurahman menjelaskan, sampai saat ini tahap yang sudah dilakukan untuk seleksi P3K baru sebatas pengajuan kebutuhan formasi. Seluruh tenaga honorer yang ada di seluruh OPD pendaftar Pemprov NTB berjumlah 7.000 orang, termasuk di dalamnya guru honorer SMA / SMK.

'' Jadi kami sudah sampaikan penghargaan mereka di provinsi. Terdaftar kemarin lebih dari 7.000 lebih termasuk guru di sini, '' sebut Fathurahman.

Fathurahman mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah rekrutmen P3K memprioritaskan tenaga honorer atau masyarakat umum. '' Makanya kita menunggu petunjuk teknis yang jelas diminta dengan itu. Kalau PP (Peraturan Pemerintah) sudah ada. Tapi petunjuk teknis itu yang penting. Implementasi atau penjabaran dari PP itu. Bagaimana tahapan-tahapan dan transisi yang akan dilakukan, '' terangnya.

Fathurahman menambahkan, mengatur pertama disetujui dengan penerimaan P3K sudah dilakukan, menyampaikan persyaratan formasi ke pemerintah pusat. Pemprov tinggal menunggu tahap selanjutnya, disetujui dengan juklak dan juknis pelaksanaan seleksi P3K tersebut. '' entu nanti Kemenr PANRB akan mengeluarkan juknis dulu, '' pungkasnya. ( nas )


Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, terus menggeber persiapan pelaksanaan program kerjasama dengan Warswa Univercity of Technology (WUT). Setelah melakukan kunjungan bersama Gubernur NTB ke Polandia lalu, Kepala BKD Prov. NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., memimpin rapat persiapan pelaksanaan program kerjasama Pemprov NTB dengan WUT , yakni Short Course Post Graduate Non Degree, dalam bidang Waste Management, pada Senin (14/01/2019).

Menurut Fathurrahman, sampai saat ini, jumlah calon peserta Short Course yang sudah terdaftar mencapai 66 orang, yang terdiri dari 44 orang PNS dan 22 orang non PNS yang berasal dari lembaga pegiat usaha pengolahan sampah.

“Tahap selanjutnya, kita akan lakukan wawancara calon peserta, dengan tim penilai dari akademisi dan lembaga bahasa yang ada di Mataram. Wawancara ini dihajatkan selain untuk mengetahui kemampuan calon peserta, juga untuk pemetaan potensi dan kesungguhan peserta dalam mengaplikasikan ide inovasi atau program pengelolaan sampah diwilayah kerjanya masing-masing,” katanya.

Setelah wawancara ini, lanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kursus bahasa selama 30 hari, dimana setiap peserta akan dibimbing untuk peningkatan kemampuan bahasa serta teknik penulisan, sekaligus setiap peserta akan membuat rancangan program kerja dalam pengelolaan sampah, yang menjadi bahan ajar saat short course nantinya.

Keberangkatan peserta sendiri ke Polandia, menurut Fathurrahman, direncanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019, dimana selama dua bulan peserta akan mendapatkan pelajaran langsung dari para pakar dalam Waste Management, sekaligus akan dibimbing dalam merumuskan program pengelolaan sampah yang menjadi acuan kerja saat kembali ke tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si., yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan NTB Gemilang melalui program pengelolaan sampah, dengan jargon Zero Waste, program Short Course ini menjadi sangat penting. Untuk itu, lanjutnya Dinas LHK siap mendukung dan mensukseskan. Bahkan, menurutnya, pada bulan januari 2019 telah dirancang workshop dan bintek bagi seluruh OPD lingkup Pemprov. NTB, yang ditujukan untuk melatih tenaga teknis masing-masing OPD dalam manajemen pengelolaan sampah di masing-masing kantor.

“Harapan kita, kedepan seluruh kantor lingkup pemprov akan


(SUARA NTB) Pemerintah pusat memberikan waktu hingga 14 Januari 2019 kepada para pelamar CPNS yang telah menyetujui seleksi untuk melengkapi berkas-berkas dalam pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP). Bagi tenaga kesehatan, harus mampu menunjukkan Surat Tanda Registrasi (STR) asli. Sementara bagi guru, harus memberikan sertifikat pendidik yang asli.

'' Seluruh dokumen yang sifatnya asli, seperti ijazah dan hal-hal lain. Sekarang harus disetujui. Jika dari sisi Medis kan ada STR. Kalau pendidikan ada sertifikasi pendidik, '' kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si pembicaraan Suara NTB, Sabtu, 12 Januari 2019.

Ia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan tes kesehatan dan psikologi untuk 380 pelamar CPNS yang disetujui lulus seleksi beberapa waktu lalu. Setelah tes kesehatan, dilanjutkan dengan pemberkasan.

'' Pemberkasan yang tentu saja lebih teliti. Jika file-filenya kurang, ada yang membuat penundaan terhadap pengurusan NIP. Pemberkasan ini hingga 14 Januari, '' ujarnya.

Fathurahman menjelaskan jika ada ijazah yang hilang, maka CPNS harus menyetujui sesuai dengan persyaratan yang ditentukan BKN. Seperti membuat keterangan dan lainnya.

Hasil seleksi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten / kota telah keluar dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). Khusus untuk Pemprov NTB, jumlah pelamar yang dinyatakan lulus menjadi CPNS berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Panselnas sebanyak 380 orang.

Dengan hasil validasi Panselnas ini, maka jumlah formasi CPNS 2018 untuk Pemprov NTB yang tidak terisi bertambah satu formasi, sehingga menjadi 53 formasi yang lowong.

Dari 433 formasi yang diperoleh Pemprov tahun 2018 sebanyak 380 formasi yang terisi. Sisanya, 53 formasi yang lowong. Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk Tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli, 1 orang dokter gigi, ahli sanitasi pertama 1 orang, ahli sanitasi 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang.

Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli 8 orang. ( nas )


Mataram, SelaparangTV.CO - Mutasi yang dilakukan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah baru-baru ini, terbukti menyisakan masalah baru. Layak, Pemerintah Provinsi mengajukan kekurangan Pejabat eselon III dan IV yang mencapai 115 jabatan. 

Dari total jabatan yang lowong tersebut, diambil 36 jabatan eselon III dan sisanya 79 jabatan eselon IV. Banyak yang memegang jabatan yang menjadi pegawai yang mencapai ambang batas (BUP), meninggal dunia, mutasi, alih status, dijatuhi hukuman disiplin, dan pindah ke kementerian, serta ada juga pemilihan yang memang awal belum terisi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB H Fathurrahman mengatakan pihaknya sedang menyiapkan pengadaan yang rendah / kosong tersebut. Hanya saja tidak bisa dilakukan dalam bulan-bulan ini, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Selain dapat disesuaikan dengan aturan, pelaksanaan mutasi dapat dilakukan enam bulan setelah pelaksanaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur NTB yang baru. '' Dengan demikian, jabatan terendah yang bisa diselesaikan pada Maret 2019 nanti, '' kata H Fathurrahman di Mataram, Jumat (11/1) dibutuhkan dilansir Jaringan Berita WNN Indonesia.

Dikatakan Fathurrahman, untuk menyiapkan segala sesuatunya memang cukup lama. Karena, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalillah, meminta penempatan yang sesuai dengan kompetensinya.

Pengisian jabatan yang sesuai dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sedang digodok, sehingga dalam penempatan / pengisian jabatan ini terjalin sinergi yang baik di atasan dan bawahan.
'' Mudah-senang ini tidak terlalu lama. Untuk jabatan yang lowong ini sudah ada yang diadakan oleh pelaksana tugas (Plt), yang mendapat tugas tambahan, '' ungkapnya.

Fathurrahman menjelaskan tentang penempatan posisi rendah ini, pihaknya juga masih menunggu, baru yang akan terjadi perampingan struktur dan penurunan kelas / jenis pada saat OPD.

'' Kami sudah berkoordinasi dengan biro organisasi kira-kira mana yang diberlakukan dalam waktu dekat ini. Saya pikir ini memang menjadi pekerjaan yang cukup pelik beberapa OPD, misalnya di perikanan ada yang dikeluarkan dan di OPD lain muncul yang baru. Tentunya ini juga akan mengubah, misalkan dari tipe A menjadi B. Ini harus benar-benar kita carikan solusi, 'katanya. (Stv.01)


© 2022 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.