BKD Prov. NTB, Seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 akan segera digelar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. NTB memastikan melaksanakan SKB dengan metode CAT (computer assisted test) telah mengumumkan jadwal dan lokasi kepada para peserta yang melaju ke tahap SKB.

Kepala BKD Prov. NTB,”  mengimbau para peserta untuk Menataati Peraturan dan tata tertib serta terus menjaga kesehatan agar dapat mengikuti pelaksanaan SKB. "Pelajari materi SKB," katanya lagi. Sementara itu, peserta diminta untuk benar-benar memahami terkait jadwal yang dirilis oleh BKD Prov. NTB . "Jangan sampai salah hari, sesi, dan tempat. Perhatikan juga apa yang harus dibawa saat pelaksanaan SKB, sebagaimana diumumkan “lanjut M. Nasir.

Untuk Pemerintah Prov. NTB CPNS yang mengikuti ujian test SKB CPNS 2019 dengan menggunkan metode CAT (computer assisted test) sebanyak 942 peserta dank an di bagi menjadi  3 (tiga) sesi setiap hari dan setia pesesi yang masuk keruangan CAT sebayak 45 orang dengan jumlahg komputer PC 50 buah sehinggga 5 PC menjadi cadangan.

Dan untuk peserta SKB CPNS 2019 yang ada indikasi atau shubu tubuh diatas 37,2 C sudah di sediakan tempat khusus dengan cara menyekat ruangan CAT dengan 10 ( Sepuluh) kompuet PC,” ungkapnya”.

BKD Prov. NTB, Melaksanakan Apel pagi merupakan salah satu kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Badan Kepegawian Daerah Prov. NTB, sekaligus untuk mengecek keberadaan dan  tanggung jawabnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) LIngkup BKD sebelum melaksanakan tugas sehari-hari, dan membentuk serta meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan Pelayanan di bidang Kepegawaian.

Dalam pelaksanaan apel pagi pada hari Selasa (Rabu 19/8/20) hari ini, Kepala Bidang Evaluasi dan Kesejahteran Pegawai Irwan Jaya, S.sos. MM selaku Pembina apel pagi dan berikan penekanan kepada Peserta Apel Pagi, agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari , untuk lebih ditingkatkan lagi, sehingga tugas-tugas kedepan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional.

Dari pada itu juga, Irwan Jaya, S.sos. MM, menambahkan, semua Kepala bidang kepala subbidang dan fungsional tertentu serta umum, serta saling bekerja sama dan saling berkoordinasi agar Pelaksanaan Program dan tufoksi masing masing bidang berjalan dengan lancar dan tertib”, ungkap Kepala Bidang Evaluasi dan Kesejahteran Pegawai.

PT. Taspen menyerahkan batuan Kursi Roda Bagi ASN dan Pensiunan

BKD Prov. NTB, PT Taspen (Persero) Mataram Menyerahkan Batuan kursi roda kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan PNS yang membutuhkan yang di terima oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Prov. NTB Bapak Drs. H. Muhammad Nasir.

Branch Manager Taspen Mataram menerangkan, bantuan kursi roda tersebut merupakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Taspen (Persero) untuk seluruh Indonesia sebagai program unggulan.

"Bantuan kursi roda tersebut sebagai salah satu wujud kepedulian Taspen untuk kesejahteraan ASN/pensiunan," ujarnya di ruang aula BKD Prov. NTB, Penyerahan bantuan kursi roda tersebut secara simbolis oleh Branch Manager Taspen Mataram, Ia berharap, dengan penyerahan bantuan kursi roda tersebut secara serentak seluruh Indonesia bermanfaat dan dapat menambah kesejahteraan ASN/pensiunan.

Branch Manager Taspen Mataram dengan wilayah kerja NTB tersebut menyerahkan bantuan kursi ke pemerintah provinsi (Pemprov) yang di teriam oleh kepala badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB.

Ia menjelaskan, bantuan kursi roda tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai ASN. Selain itu, PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 70 Tahun 2015, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sebagai operator, Taspen akan selalu memberikan layanan dan inovasi terbaiknya bagi peserta, baik ASN maupun Pejabat Negara dan non-ASN di seluruh Indonesia," demikian ungkap Branch Manager Taspen Mataram.

General Manager Taspen penyerahan bantuan kursi roda itu dengan menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.