• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita BKD Nusa Tenggara Barat

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap pertama pada Maret mendatang. Untuk rekrutmen P3K tahap pertama, akan dikhususkan bagi eks tenaga honorer kategori 2 (K2).

‘’Untuk pengangkatan tahap awal terhadap tiga bidang. Yaitu eks honorer K2  guru, tenaga kesehatan dan Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh pertanian,’’ ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 31 Januari 2019.

Berdasarkan rapat koordinasi (Rakor) membahas P3K di Batam pekan lalu, kata Fathurrahman, rekrutmen akan dilakukan awal Maret. Namun, Pemda masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat.

‘’Kita menunggu petunjuk teknis dulu dari Kemen PANRB. Posisinya untuk tiga itu dulu tahap pertama. Menghabiskan eks K2 dan THL penyuluh, yang ada MoU antara Pemda dan Kementerian Pertanian,’’ katanya.

Meskipun rekrutmen P3K tahap pertama dikhususkan bagi eks tenaga honorer K2, namun Fathurrahman mengatakan mekanismenya sama dengan rekrutmen CPNS. Dimana, eks tenaga honorer baik guru dan tenaga kesehatan yang dapat ikut mendaftar, bagi mereka yang masuk data base sebagai honorer 2013 ke bawah.

‘’Ada tes seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang  dan lainnya,’’ katanya.

Mengenai jumlah honorer K2, Fathurrahman mengatakan untuk Pemprov NTB hampir sudah tidak ada lagi. Namun di kabupaten/kota, jumlahnya masih banyak. Nantinya, Pemda kabupaten/kota yang akan melakukan rekrutmen.

Meskipun gaji P3K dibebankan ke daerah, ia mengatakan tak akan terlalu membebani APBD. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. ‘’Ini untuk melegalkan tenaga honor yang ada. Toh mereka juga digaji dengan APBD yang sekarang,’’ tandasnya. (nas)


(BKD.Prov.NTB) Mataram. Saat ini, kampanye gaya hidup minim sampah memang sedang berkumandang dengan kencang. Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan Pemerintah NTB yang cukup memprihatinkan, seperti banyaknya tumpukan plastic di sungai dan tempat-tempat umum di lingkungan kita. Tidak heran bila saat ini banyak sekali gerakan ramah lingkungan yang mengajak untuk menjaga lingkungan.

 

Menurut Yus. H. Putra,” Bebas Sampah adalah tujuan etis, ekonomis, efisien, dan visioner, untuk memandu masyarakat dalam mengubah gaya hidup dan praktik-praktik mereka dalam meniru siklus alami yang berkelanjutan, dimana semua material yang tidak terpakai lagi dirancang untuk menjadi sumber daya bagi pihak lain untuk menggunakannya.

 

Bebas Sampah berarti merancang dan mengelola produk dan proses untuk secara sistematis menghindari dan menghilangkan jumlah dan daya racun limbah dan material, melestarikan dan memulihkan semua sumber daya, dan tidak membakar atau menguburnya.

 

Kampanye gaya hidup minim sampah tengah dikampanyekan oleh Gubenur NTB sebagai program unggulan untuk mendorang semua OPD Pemprov. NTB untu mengolah sampah di lingkungan masing- masing untuk mendorong gerakan ramah lingkungan ungkap, “Sekretaris BKD Prov. NTB di ruang kerjanya”.

 

 


Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menargetkan daerah ini bebas sampah (zero waste) pada 2023 mendatang. Pencanangan NTB sebagai provinsi bebas sampah dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke – 60 pada 17 Desember 2018. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada pencanangan zero waste di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (RSJMS), Jumat, 25 Januari 2019 mengatakan untuk mewujudkan NTB bebas sampah pada 2023, maka harus dimulai dari diri sendiri.

Karena program NTB bebas sampah diinisiasi Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd. Kampanye kawasan bebas sampah dimulai dari perangkat pemerintah daerah. Pemprov mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola sampahnya dan mengurangi penggunaan plastik satu kali pakai pada rapat-rapat atau pertemuan. Wagub menyadari tantangan yang dihadapi Pemprov untuk mewujudkan NTB bebas sampah pasti sangat besar. Karena berbicara mengenai zero waste, kaitannya dengan mindset. Berbicara mengenai zero waste, artinya menumbuhkan kesadaran orang per orang yang berada pada suatu lingkungan. ‘’Itu butuh effort yang luar biasa,’’ katanya.

Selain itu, upaya mewujudkan NTB bebas sampah juga butuh sistem yang baik. Jangan sampai persoalan sampah hanya diselesaikan di bagian hulunya saja. Tetapi bagian hilir juga harus dipersiapkan dengan baik.

‘’Harus dipersiapkan betul sistemnya, ubah mindset-nya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa zero waste bukan buat kita. Tapi buat generasi yang akan datang,’’ kata Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi ini. Upaya mewujudkan NTB bebas sampah merupakan salah satu cara membuat bumi menjadi normal. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi saat ini, kata Ummi Rohmi akibat ketidakseimbangan alam.

Upaya mewujudkan NTB bebas sampah, kata Wagub merupkan tanggung jawab besar. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diminta segera menyiapkan hilirnya. Agar masyarakat tak membuang sampah sembarangan, maka perwakilan bank sampah harus segera disiapkan di masing-masing desa.

‘’Kalau kita sibuk dengan hulu, orang sudah siap dengan plastiknya mau di setor ndak ada tempat nyetornya. Nanti demotivasi. Ini yang harus dipikirkan supaya segera  dan harus cepat,’’ ujarnya.

Ummi Rohmi mengatakan, sekarang masyarakat sudah mulai bergerak. Bahkan ada yang menginginkan diberikan pelatihan mengenai pengolahan sampah organik. Menurutnya, hal ini merupakan suatu respons yang positif dari kampanye zero waste. Pemprov mulai menyusun aksi zero waste dalam hal pengelolaan sampah. Gubernur NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB mengeluarkan imbauan kepada seluruh OPD di Provinsi NTB untuk menerapkan zero waste. Artinya, setiap instansi dapat beroperasi tanpa menghasilkan sampah.

Beberapa poin imbauan tersebut diantaranya, setiap OPD diharapkan tidak lagi menyediakan air gelas atau botol plastik kemasan. Air gelas dan botol plastik diharapkan dapat diganti dengan air isi ulang galon sesuai kebutuhan. ASN diimbau untuk membawa botol minum plastik sendiri dan menyiapkan peralatan komsumsi yang dapat dipakai berulang kali.  Selain imbauan meminimalisir penggunaan kertas dan beralih menggunakan teknologi surat elektronik atau google drive.

Setiap OPD juga dituntut untuk memberikan edukasi. Memilih dan memilah sampah dan memisahkannya terlebih dahulu sebelum dibuang. Sehingga setiap OPD harus memiliki tempat pembuangan sampah yang telah dikategorikan sampah basah dan sampah kering.

Nantinya, akan ada imbalan berupa pemberian green office award kepada  OPD terpilih setiap tahunnya. Dan kantor yang mendapatkan peringkat merah dalam program OPD Zero Waste  akan diumumkan ke publik sebagai hukuman. Wagub juga mengatakan, berbicara masalah sampah harus dimulai dari sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, akan menjadi percuma tempat pengolahan sampah yang dibangun jika masyarakat tak memberikan dukungan.

Ia mencontohkan seperti persoalan sampah di Gili Trawangan. Masalah sampah di destinasi wisata unggulan NTB itu sudah ditangani beberapa tahun lalu.  Tapi ada permasalahan di masyarakat.

Seharusnya pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan baik itu terus berlanjut. Tapi akhirnya tak berlanjut dan menjadi permasalahan saat ini. ‘’Ke depan, memang yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat. Terutama pelaku wisata di sana. Bagaimana betul-betul mencintai lingkungan, kita berkepentingan di situ,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat harus sadar bahwa persoalan sampah sangat penting. Masyarakat harus memilah sampah. Karena sampah dapat menjadi rupiah. Pemda sekarang membentuk bank-bank sampah di tiap desa.

Ditambahkan,  sebaik apapun fasilitas pengolahan sampah yang dibangun akan mangkrak tanpa ada kesadaran masyarakat. Masyarakat harus  sungguh-sungguh memperjuangkan kebersihan lingkungan.

Terpenting, bagaimana mengkampanyekan lingkungan. Mulai dari sekolah, kantor, restoran, hotel punya pemilahan sampah sendiri.  Kalau pelaku wisata bersatu, gampang masalah sampah di Gili Trawangan.  ‘’Membuang sampah sembarangan merupakan aib. Persoalan sampah merupakan isu besar yang tak boleh dianggap sepele,’’ tegas Wagub. ‘’Tetapi kalau kita memahaminya, akan menjadi berkah. Sekarang bagaimana bisa kita membalik sampah bukan masalah lagi. Tapi sampah jadi berkah,’’ pungkasnya. (nas)


(Mataram BKD Prov. NTB) dalam rangka validasi data wajib eLHKPN pemprov. NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah melakukan Rapat Koordinasi untuk memutahiran data dan mengatur LHKPN yang di laksanakan diaula rapat BKD Prov. NTB yang di laksanakan pada hari kamis tanggal 24 januari 2019.

Dalam Rapat tersebut di buka oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Drs. H. Syamsul Buhari, Psi. M.Kes, “mejelaskan sesuai dengan Peraturan Gubenur NTB nomor 42 tahun 2018 tetang laporan kekayaan ELHKPN untuk para pejabat pemerintah prov. NTB, di wajibkan untuk semua pejabat yang sudah di atur dalam pergub untuk melaporkan kekayaan melalui LHKPN agar bagi pejabat yang tidak melaporkan akan ada sanksi admnistrasi mengungkapkan, "kabid inka tersebut".

Dalam rapat tersebut di hadiri oleh seluruh Organisasi Perangat Daerah (OPD) Pemprov. NTB selaku admin LHKPN di istansi masing-masing.

Diharapakan juga untuk admin Selalu aktif dalam melakukan komitmen dengan para LHKPN di OPD masing-masing dan masing-masing dan setiap masalah atau perlu pendampingan Badan Kepegawian Daerah melalui Bidang Informasi Kepegawian akan selalu siap membatu.

Diharapakan juga untuk semau wajib LHKPN untuk dimintanya LHKPN karena batas kepatuhanya yang sudah di tetapkan oleh Komisi Peberatasan Korupsi (KPK) tanggak 1 januari hingga 31 maret 2019 untuk dilaporkan kayanya tahun 2018, ”kata sumber informasi.


© 2022 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.