• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita BKD Nusa Tenggara Barat

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengeluarkan kebijakan bagi CPNS yang lulus seleksi pada tahun 2018. Para pelamar tidak diperbolehkan mengajukan pindah dalam kurun waktu 10 tahun.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN-RB (Permenpan) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018. ‘’Jadi ada persyaratan juga yang ditentukan di dalam formulir SSCN. Sudah langsung diformulir itu termasuk juga terkait dengan 10 tahun itu,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 31 Desember 2018 malam.

Dikatakan, bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2018, maka tidak boleh mengajukan pindah instansi. Fathurrahman mengatakan, aturan tersebut sudah mengikat.

‘’Tidak boleh pindah instansi selama 10 tahun. Ini surat pernyataan bermaterai. Itu nanti saat pemberkasan. Itu juga menjadi satu bagian dari syarat yang harus dipenuhi ketika mereka untuk proses administrasi memperoleh NIP,’’ ujarnya.

Terkait dengan pengumuman seleksi CPNS lingkup Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota, Fathurrahman mengatakan masih belum keluar. Saat ini baru ada 150 instansi yang sudah keluar pengumuman hasil seleksi CPNS 2018. Ia juga mempertanyakan belum keluarnya pengumuman hasil seleksi CPNS untuk NTB. Padahal pemerintah pusat sudah menjanjikan akan diumumkan sampai akhir Desember 2018.

Berkaitan dengan hasil seleksi CPNS 2018, sebanyak  381 pelamar dipastikan lolos menjadi PNS Pemprov NTB. Sementara, puluhan formasi yang lowong alias tak terisi.

Berdasarkan hasil seleksi kompetensi bidang (SKB) beberapa waktu lalu, dari 433 formasi yang diperoleh Pemprov  tahun ini sebanyak 381 formasi yang terisi. Sisanya, 52 formasi dipastikan lowong.

Jumlah peserta yang berhak untuk  mengikuti SKB pada waktu itu sebanyak  823 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 orang yang tak hadir tes SKB. Dari hasil simulasi yang dilakukan BKD NTB sesuai Permenpan 61/2018, dengan  metode integrasi nilai SKD dan SKB terjaring 381 formasi terisi dari 433 formasi. Sehingga ada 52 formasi dipastikan tidak terisi karena  tidak ada pelamar.

Formasi yang tak terisi tersebut, terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik atau guru. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 43 formasi. Dengan rincian 37 dokter spesialis ahli pertama, 1 orang doker  gigi, sanitarian ahli pertama 1 orang, sanitarian terampil 1 orang, teknis elektromedis ahli pertama 1 orang, teknisi transfusi darah 2 orang.

Kemudian untuk formasi tenaga guru sebanyak 9 orang. Dengan rincian guru Agama Katholik ahli pertama dan guru nautika kapal penangkap ikan ahli pertama 8 orang.

Meskipun sebanyak 381 pelamar sudah dipastikan berhasil lolos menjadi PNS Pemprov NTB, namun  masih menunggu pengumuman dari Panselnas. Setelah diumumkan, maka akan dilakukan pemberkasan bagi mereka yang lolos jadi PNS Pemprov tahun 2018. (nas)


Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menyambut baik rencana pemerintah pusat yang akan kembali membuka rekrutmen CPNS tahun 2019 ini. Pasalnya, Pemprov NTB masih kekurangan lebih dari 4.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi mengenai rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang akan membuka rekrutmen 100 ribu CPNS pada akhir Maret mendatang. Namun, informasi yang diperoleh belum formal.

‘’Ini masih informasi, belum  formalnya. Informasi banyak sekali termasuk rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) kita dengar juga. Daerah siap, ndak masalah dengan itu selama seperti (rekrutmen CPNS 2018) kemarin,’’ kata Fathurrahman dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 23 Januari 2019 siang.

Dijelaskan, Pemprov sudah melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).  Pada 2017, sesuai dengan hasil  ABK, kebutuhan  PNS di Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan guru SMA/SMK/SLB totalnya ada 6.965 orang.

Sementara, jumlah PNS yang tersedia pada waktu itu untuk bidang-bidang baru tersebut hanya ada sekitar 2.362 orang. Sehingga,  Pemprov NTB masih kekurangan sekitar 4.603  PNS. Kekurangan PNS Pemprov ini dapat diisi dengan adanya rekrutmen CPNS tahun 2018, yang saat ini dalam proses pengusulan NIP ke pusat. Dalam rekrutmen CPNS 2018, Pemprov NTB mendapatkan jatah 433 formasi, namun terisi hanya 380 formasi. Artinya, Pemprov masih kekurangan PNS lebih dari 4.000 orang sesuai ABK.

Kekurangan 4.603 PNS pada 2017 tersebut secara lebih detail terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 757 orang, tenaga teknis sejumlah 945 orang, guru SMA sebanyak 1.495 orang, guru SMK sebesar 1.322 orang, dan juga guru SLB sekitar 84 orang.

Jika rekrutmen CPNS 2019 dibuka, kata Fathurrahman, Pemprov tinggal memberikan informasi sesuai kebutuhan yang ada. ‘’Kita sudah punya data base untuk kebutuhan PNS 4.000 orang sekian. Termasuk di dalamnya guru, tenaga medis dan tenaga teknis lainnya. Mengisi kebutuhan  guru, kita butuh guru hampir 3.000 – an sesuai ABK,’’ jelasnya.

Baca juga:  Pemprov Belum Dapat Kepastian Pengumuman Seleksi CPNS 2018

Dalam rekrutmen CPNS mendatang, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota sudah mengusulkan agar batas usia maksimal untuk pelamar dokter spesialis 40 tahun. Pada rekrutmen CPNS 2018, batas usia maksimal untuk pelamar dokter spesialis 35 tahun.

Sehingga formasi dokter spesialis untuk Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota tak terisi. Sekarang, kata Fathurrahman, telah keluar Peraturan Presiden (Perpres) bahwa untuk formasi dokter spesialis maksimal berumur 40 tahun.

‘’Kalau dibuka lagi (rekrutmen CPNS), insya Allah banyak yang akan daftar. Kalau kemarin tak bisa daftar, tahun ini mudah-mudahan, itu solusi yang dikeluarkan pusat,” katanya. (nas)


MATARAM, KANALNTB.COM – Berkas 380 CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2018 sudah rampung.

Dalam waktu dekat rencananya berkas tersebut akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

Fathurrahman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menuturkan, berkas mereka sudah selesai beberapa waktu lalu. Untuk pengiriman dilakukan bulan februari.

“Pemberkasan sudah rampung untuk 380 CPNS, akhir februari akan dikirim ke Pusat,” kata Fathurrahman dikonfirmasi kanalntb.com, Rabu 
(22/1/2019).

Walaupun pemberkasanya sudah selesai beberapa waktu lalu, menurut Fathurrahman tidak bisa seenaknya kita mengirimkan berkas itu ke Jakarta. Ia harus menunggu ditetapkan SK dari Gubernur NTB.

“Tinggal penetapan SK Gubernur untuk pengusulan NIP di BKN,” ungkap nya lagi.

‪Lebih lanjut Fathurrahman menjelaskan, setelah rampung pemberkasan di BKN, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Surat Keputusan (SK) di tingkat Provinsi.

Setelah SK Gubernur NTB itu diterima oleh CPNS, seketika itu pula mereka mulai bekerja sesuai dengan formasi yang mereka lamar sebelumnya. “Ya kalau sudah dapat SK langsung kerja dong. Kemudian menunggu waktu utk prajabatan yg jadwalnya direncanakan oleh BPSDM Provinsi,” tegas Fathurrahman.‬


(BKD Prov. NTB), Mataram, Dalam rangka meningkatkan Pelayanan secara Profisional, Akuntabel, Cepat dan Akurat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. NTB, mengeluarkan Apliasi SIMADU  Berbasis  Android yang bisa di unduh di Apliasi play store yang ada di android.

Menurut Kepala Sub Bidang Dokumentasi Informasi Kepegawaian, Savitri, ST.,M.Eng., mengatakan,"  dengan adanya aplikasi SIMADU berbasisi Android memudahakan kepada ASN sendiri atau Organisasi Perangat Daerah  (OPD mengetahui Jumlah ASN Pemprov. NTB dan Jumlah ASN yang ada di OPD masing-masing baik itu jumlah Jenis Kelamin, Pendidikan,riwayat diklat,golongan, agama dan lainya  dan juga hal yang paling penting lagi dengan adanya apliasi SIMADU ini memudahakan bagi ASN untuk mencetak langsung Tata Naskah nya baik itu Ijazah, SK Kenaikan Pangkat, Berkala mapun riwayat kerjanya, sehingga tidak lagi ASN tersebut pusing dengan dokumen-dokumen kepegawainanya dan juga pmpinan bisa mengubungi langsung lewat HP karena dalam aplikasi SIMADU semua Data dan Nomor Hp akan tersimpan akan terus di update setiap saat. dari 14.151 Orang ASN di Pemprov NTB baru sekitar 75 persen data Pegawai Pemprov.NTB yang sudah diinput di SIMADU sehingga pada bulan maret semua data sudah 100 peresen dan juga diharapakan kepada semua ASN juga selalu memberikan informasi dan mengecek data pribadinya kalu terjadi perubahan diharapak di laporkan ke bidang informasi kepegawaian atau ke admin SIMADU sehingga data yang di tampilkan selalu up to date ungkapnya," di ruang Bidang Informasi Kepegawian.


© 2022 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.