• (0370) 7507500
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Berita BKD Nusa Tenggara Barat

Rancang perubahan nomenklatur, Bkd Provinsi NTB targetkan peningkatan kinerja secara keseluruhan


BKD Provinsi NTB mengadakan rapat pimpinan internal. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural lingkup BKD Provinsi NTB pada Kamis, 7 februari 2019 di Ruang Rapat BKD Prov. NTB.

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa topik , yaitu pertama tentang rencana perubahan nomenklatur di BKD Provinsi NTB . Dimana nantinya perubahan nomenklatur ini akan semakin menjadi pemacu dalam peningkatan kinerja ASN di BKD Provinsi NTB. Fathurrahman mengungkapkan ‘’bahwa semakin kedepannya ASN dituntut makin profesional dan kompeten dibidangnya, sehingga setiap inovasi perubahan harus selalu ditingkatkan’’

Selain pembahasan tentang rancangan perubahan nomeklatur, dibahas juga tentang pelaksananaan ujian dinas Tk. I dan Tk. II di lingkup Provinsi NTB, peserta ujian dinas ini diikuti oleh ASN se-Provinsi NTB, Kabupaten/Kota lainnya. Kurang lebih sekitar 300 ASN akan ikut berpartisipasi.

"terkait dengan rencana rekruitmen PPPK,  kepala bkd prov ntb mengingatkan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya. "Segera koordinasi dengan BKN terkait juklak juknis.  Koordinasi juga dengan seluruh Kabupaten Kota se NTB, sehingga dalam pelaksaannya nanti lancar dan tertib", tegasnya.

Tak kalah menarik juga, dalam pelaksanaan rapat kali ini, BKD Provinsi NTB mendukung program NTB Zero Waste, hal itu terlihat dari hidangan kudapan ringan tradisional yang sudah bebas dari unsur plastik dan tentunya menyehatkan.


(BKD Prov. NTB) Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi Pendampingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),  Kamis (7 pebruari 2019) di Aula Rapat dan BPSDM Prov. NTB.

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Admnistartor dan Pegawas dan dibuka langsung  oleh Kepala Badan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusai (BPSDM) Pemprov. NTB Bapak H. Rusmat, SH. MH dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa diharapkan semua pejabat penyelenggara negara di BPSDM untuk melaporkan harta kekayaannya karena Kondisi saat ini masih perlu dioptimalkan, dibutuhkan kejujuran oleh para pejabat negara untuk melaporkanharta kekayaannya," ungkap Kepala Badan BPSDM dalam sambutannya.

Dalam Kesempatan tersebut Koordinator Pendapingan Pengisian LHKPN Pemprov. NTB Bapak H. Drs. Syamsul Buahari, Psi. M.Kes," Mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan yang mereka milikk, "Kelemahannya ada pada pemahaman dan kesadaran para pejabat untuk melaporkan kekayaannya dan juga kelengkapan data yang dimiliki," tambah dia dan diharapkan BPSDM Selaku OPD dalam mencetak Pengembangan Sumber Daya Manusai menjadi motor Pertama OPD yang pelaporan LHKPN 100 persen dan akan menadi contoh bagi OPD yang lainnya karena Pelaporan sekarang sangat gampang dan cepat karena data pengisian yang lama bisa di upload tinggal mengisi tahun perolehannya saja.


Dalam upaya untuk lebih memberikan pemahaman Program Zero Waste yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, pada hari Senin, 4 Februari 2019 selesai pelaksanaan apel pagi dilakukakan sosialisasi Zero Waste bagi Karwayan/karyawati Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB yang disampaikan oleh Tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
Pada kesempatan ini, Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menyampaikan materi bagaimana penanganan sampah di lingkungan masing-masing dan juga menyampaikan hasil eveluasi awal yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB terhadap penerapan 15 indikator penilaian pengelolaan sampah OPD. Tim juga menyampaikan apresiasi kepada pihak BKD yang telah berupaya memenuhi 10 dari 15 indikator pengelolaan sampah. sementara sisanya 5 indikator yang belum dipenuhi antara lain belum melakukan daur ulang sampah, pengomposan, sumur resapan (biopori), hemat air antara lain dengan penggunaan kran sensor, dan pemilahan sampah B3.
Dalam pelaksanaan sosialisasi ini, pihak BKD Provinsi NTB yang diwakili oleh Kepala Sekretariat Korpri Bapak Drs. Muhammad Nasir menyampaikan harapannya bahwa selaku ASN lebih-lebih ASN Provinsi NTB harus dapat melaksanakan dan menjadi contoh dalam mendukung Program NTB Zero Waste 2023. Kepada Tim Sosialisasi beliau memberikan masukan perlunya dibuatkan Surat Edaran Gubernur NTB tentang Program Zero Waste dan dibuatkan brosur yang berisi bagaimana pengelolaan sampah dilingkungan masing-masing. Program ini harus dikawal dengan terus melakukan evaluasi serta pengawasan dan memperluas jangkauan sosialisasi sampai ke Kabupaten/Kota se-NTB. (Soel)


Badan Kepegawian Daerah (BKD) Prov. NTB melalui Bidang Informasi Kepegaian mengingatkan kepada seluruh Pejabat penyelenggara negara di Pemprov. NTB agar segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya. Pihaknya, menunggu pelaporan tahun 2018 hingga akhir Maret 2019 ini.
Untuk Pelaporan LHKPN ini maka ada waktu mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 ini untuk melaporkan kekayaan dalam perolehan selama tahun 2018," ungkap Drs. H. Syamsul Buhari. M.Kes
Menurut Kabid INKA, agar laporan tersebut dipatuhi, kalu tidak patuh akan di kenakan sanksi admnistrasi sesuai dengan Pergub no. 42 tahun 2018 tetang LHKPN Pejabat Pemprov. NTB.
Lebih lanjut, Kabid INKA, juga berharap agar komitmen pelaporan LHKPN itu bisa lebih nyata. Sebab, salah satu sarana sudah disediakan dalam e-LHKPN.
Jika memang, ada pihak yang masih bingung perihal prosedur pendaftaran atau pelaporan LHKPN, maka menurutnya bisa langsung ke BKD Prov. NTB Bidang Informasi Kepegawian.


© 2022 Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat. All Rights Reserved.