MATARAM – Pendaftaran Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya sekretaris daerah provinsi NTB sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 7 orang.

Nama nama tersebut di antaranya Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si , H. Akhmad Helmi Hidayatullah, S.Sos,I , Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.si Ibnu Salim, SH., M.Si , Ir Ridwan Syah, MM.,MTP, Drs H Lalu Gita Ariadi, M.Si , dan Ir. H. Husnul Fauzi., M.Si.
“Deadline bagi penyerahan berkas administrasi sampai tanggal 4 Oktober , sehingga kepada semua pendaftar, agar segera menyerahkan berkas. Sehingga jika ada berkas yang terlewatkan, bisa diperbaiki atau disempurnakan, ” ujar Drs. H. Fathurrahman, M.Si , Kepala BKD Provinsi NTB ,Jumat (27/9)

‘’Tahapan seleksi, untuk pendaftaran online dan penyerahan berkas ditutup hingga 4 Oktober. Selanjutnya seleksi administrasi 7 Oktober. Kemudian pengumuman seleksi administrasi akan dilakukan tanggal 8 Oktober. “ ucap Fathurrahman.

Syarat untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon Sekda, yaitu mendapatkan rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian (kepala daerah), kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana S1 atau DIV, memiliki pengalaman jabatan minimal 7 tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama minimal 2 tahun.

Kemudian usia paling tinggi 58 tahun per 31 Desember 2019, berkinerja baik selama dua tahun terakhir, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau tingkat I, pangkat minimal pembina utama muda (IV/C).

Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Daerah (INKA) Prov. NTB Drs. H. Syamsul Buhari, M. Kes menginginkan Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang unggul dan Up date terhadap teknologi. Hal ini juga sesuai visi dan misi Pemerintah NTB yaitu “ NTB unggul.

Menurutnya, Pemerintah harus hadir untuk menciptakan SDM yang unggul. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, BKD telah menggulirkan sejumlah program kerja untuk mendukung peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, sesuai peran institusi sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian, di antaranya penyusunan indeks tata kelola Sistem Kinerja Daerah dan  juga menjadi tonggak pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN

"Dan penyusunan pedoman teknis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Oleh karena itu, BKD Prov. NTB, membangung system Aplikasi berbasisi Kinerja yaitu “ e -SIPJA yaitu system aplikasi kinerja ASN yang berbasisi kepada Tunjangan Kinerja sehingga pendapatan ASN sesuai dengan kinerja yang dilakukakannya   dan mengajak menjadi ASN unggul ungkap,” Kabid INKA”.

Rapat Pimpinan lingkup BKD Provinsi NTB, dipimpin langsung oleh kepala BKD Provinsi NTB . Pada rapat kali ini , membahas terkait perkembangan persiapan penggunaan aplikasi E-Sipja (E-Kinerja) bagi ASN lingkup pemprov NTB

Mataram (NTB) – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M. Si menjadi pendaftar pertama calon Sekda pada hari pertama pembukaan pendaftaran calon Sekda NTB. Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekda NTB telah membuka pendaftaran sejak Selasa, 17 September  pukul 00.00 Wita sampai 4 Oktober 2019 pukul 16.00 Wita.

‘’Data yang masuk hari ini, baru satu orang yang mendaftar, Pak Iswandi,’’ kata Kepala Sekretariat Pansel JPT Madya Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 17 September 2019.

Diketahui, saat ini,  Iswandi sedang mengemban amanah sebagai Penjabat Sekda NTB. Ia ditunjuk menjadi Penjabat Sekda NTB untuk kedua kalinya. Sebelumnya, masa jabatannya menjadi Penjabat Sekda NTB berakhir 13 September lalu. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menunjuk Iswandi sebagai Penjabat Sekda NTB sampai tiga bulan ke depan.

Fathurrahman mendorong seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan agar mendaftar menjadi calon Sekda NTB. Selain itu, para pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan juga didorong ikut seleksi terbuka JPT Madya Sekda NTB.

 ‘’Dalam hal ini, Pansel akan bekerja sesuai dengan profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabel. Jadi, tidak ada yang perlu diragukan. Silakan mendaftar bagi yang memenuhi syarat,’’ ujarnya.

Terkait seleksi terbuka calon Sekda NTB, Kepala BKD NTB ini juga mengatakan Pansel akan membuka ruang masukan dari masyarakat terhadap nama-nama calon Sekda yang mendaftar. Masukan-masukan dari masyarakat juga diharapkan, tetapi harus disertai dengan identitas, data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah instrumen penilaian calon Sekda NTB yang akan dinilai oleh Pansel. Pertama, penilaian persyaratan administratif dengan bobot 20 persen. Akan dilihat kepangkatannya, jika pembina utama (IV/e) skornya 30, pembina utama madya (IV/d) skornya 20 dan pembina utama muda (IV/c) skornya 10.

Kemudian dalam instrumen penilaian ini juga dilihat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Untuk yang sudah Diklatpim I skornya 20 persen dan Diklatpim II/Fungsional Utama skornya 15. Sementara jika dilihat pendidikan, untuk doktor skornya 20, magister 15 dan sarjana 10.

Pansel juga akan melihat riwayat jabatan calon Sekda. Apabila pernah menduduki 3 jabatan struktural eselon II maka skornya 20, jabatan fungsional tingkat utama 5-9 tahun skornya 15 dan jabatan fungsional tingkat utama 2-4 tahun, skornya 10.

Kedua, instrumen penilaiannya adalah penulisan makalah bobotnya 20 persen. Ketiga, tes kompetensi manajerial/psikologi/assessmen bobotnya 25 persen. Dan terakhir, presentasi dan wawancara bobotnya 35 persen.

Pansel JPT Mandya Sekda NTB terdiri dari lima orang. Mereka adalah Prof. Dr. H. Mansur Afifi sebagai Ketua Pansel dan Sekretaris, Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA. Sedangkan tiga orang anggota Pansel antara lain Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag, Dr. Abdullah Acim, MA, Dr. Kaharudin, SH, MH dan  Drs. Hamdani, MM, M.Sc, AK. Satu orang anggota Pansel yang terakhir merupakan Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Fathurrahman menambahkan pada awal pembukaan pendaftaran, biasanya peserta yang mendaftar masih sedikit. Biasanya, pendaftar akan banyak ketika menjelang lima hari penutupan pendaftaran.

Ia menyarankan pejabat yang memenuhi syarat agar mendaftar lebih awal. Sehingga mereka bisa menyiapkan dan memperbaiki berkas-berkas pendaftaran sebelum ditutup 4 Oktober pukul 16.00 Wita.

“Pejabat kabupaten/kota silakan mendaftar. Yang penting dia pernah duduk di JPTP pratama. Ada dipersyaratannya. Pangkatnya paling rendah IVc,” pungkasnya. (nas)