Mataram (BKD) Peran serta birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan menjadi sangat strategis untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik.Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan pengendalian terhadap berbagai perilaku menyimpang aparat birokrasi agar kinerjanya dapat optimal dan berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan yang kita lakukan.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang INKA Drs. Syamsul Buhari, M. Kes saat membuka acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ruang CAT BKD Prov. NTB Rabu, 30 Juli 2019.

Syamsul Buhari," mengatakan salah satu instrument pengendalian terhadap korupsi  adalah kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN. Untuk itu, wajib bagi setiap penyelenggara negara, khususnya yang mempunyai resiko untuk mengisinya. Tentu dalam proses pengisisn tidak sekedar mengisi tetapi dibutuhkan kejujuran dan integritas yang muncul dari individu penyelenggara negara untuk melaporkan senyatanya kekayaan yang dimiliki.

Koordinator eLHKPN Pemprov. NTB Lalu Aries Zulfikri, " mengharapkan semua Admin OPD harus Bekerja keras dan selalu mengingkatkan kepada semua Wajib LHKPN untuk melakukan Pengisian dan melaporkan e-LHKPN sesuai jadwal yang sudah di tetapkan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sehingga Kepatuhan untuk Pemprov. NTB. bisa mencapai 100 % untuk tahun 2020 sedangkan untuk tahun kemarin kita bisa mencapi 98% karena ada 20 orang wajib lapor yang terlambat.

Nusa Tenggara Barat -Kelompok Kerja Pengkajian dan Pengembangan Sistem (Pokja PPS) Komisi Aparatur Sipil Negara melakukan sosialisasi aplikasi SIPINTER serta pemetaan sistem merit kabupaten/ kota di Nusa Tenggara Bara pada tanggal 1 Agustus 2019. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan Pembukaan oleh Kepala Badan Kepegawian Prov. NTB Bapak Drs. H. Fathurrahman, M.Si dan  pemaparan DRS. H. syamsul Buhari, M.Kes(Kepala Bidang INKA BKD Prov. NTB) mengenai penerapan sistem merit di Provinsi NTB. Beliau menyatakan bahwa Provinsi NTB  akan melaksanakan road map pelaksanaan sistem merit di tahun 2020 ini. Pemerintahan Provinsi NTB berkonsentrasi pada good governance, dengan sudah dibutakan aplikasi e-Kinerja dan sudah di terapkan di BKD Prov. NTB sebagai uji coba dan pelaksanannya di seluruh OPD pada tahun 2020.dan juga sudah digunakan sistem aplikasi SIMADU (sistem Informasi Majajement ASN Terpadu ) dan SIMATA (sistem Majemant Penanataan ASN)

DR. Ir. Nuraida Mokhsen, MA  ( Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN)menyatakan bahwa sistem merit memiliki beberapa aspek penilaian yaitu aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, pengkajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, dan sitem informasi. Serta penilaian sistem merit terdiri atas empat kategori yaitu buruk dengan nilai 100-174, kurang dengan nilai 175-249, baik dengan nilai 250-324, dansangat baik nilai 325-400. Komisi ASN menilai baik (dengan nilai 272.5)

Muhlis Irfan (Asisten Komisioner Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN)  menjelaskan mengenai jenis user role dan hak akses aplikasi SIPINTER, timeline input data serta penjelasan umum bahwa SIPINTER adalah aplikasi yang diciptakan sebagai alat bantu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit, sebagai alat bantu bagi KASN dalam verifikasi data serta bukti pendukung penilaian mandiri, menjadi sumber data untuk bahan kebijakan rekomendasi dan pembinaan sistem merit oleh KASN.

Mataram - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Iswandi.,M.Si menerima Pegawai Negri Sipil lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXV di kantor Gubernur, Rabu (31/7/2019).
Iswandi mengatakan banyak tugas yang akan dikerjakan oleh alumni IPDN ini untuk membantu memajukan NTB.

"Atas nama Gubernur NTB saya menyampaikan selamat datang di provinsi NTB untuk membangun bangsa dan negara kita, Provinsi NTB sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan termasuk 10 kabupaten/kota di NTB," kata Iswandi.

Ia mengungkapkan bahwa masih banyak tugas yang berat, dan salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan yang harus segera mungkin diatasi.

" Intinya adalah kita menghadapi tantangan, kita ingin memiliki warga masyarakat yang sejahtera. Kaitan inilah saudara-saudara akan menghadapi tantangan tugas yang tidak ringan. Dengan pendidikan yang saudara sudah tempuh, saya yakin saudara sudah punya mental. tugas yang berat ini adalah tugas yang mulia" terang Iswandi

Ia mengungkapkan bahwa NTB bercita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu, ia mengingatkan kepada lulusan Pemerintahan ini untuk bekerja keras demi tujuan tersebut.

" Bagaimana Pemerintah bisa melaksanakan tugas dengan baik, perlu di dukung dengan sumber daya manusia yang memahami tugas-tugas Pemerintahan ini bisa dijalankan dengan Sebaik-baiknya. Tugas adik-adik sekarang adalah membantu pemerintah NTB untuk mewujudkan Kesejahteraan. Kami butuh loyalitas dan dedikasi" jelasnya

Iswandi yang juga sedang menyelesaikan studi Doktoralnya pada bidang Ilmu Pemerintahan ini juga mencoba mengingatkan kepada para ASN yang hadir tentang tujuan dan esensi organisasi Pemerintahan. "Organisasi Pemerintah berbeda dengan organisasi di luar Pemerintah. Kita bekerja untuk kepentingan bersama, masyarakat luas. Oleh karena itu kita harus memahami betul, negara dapat menunaikan kewajibannya dan negara dapat memenuhi tugas untuk mencapai kepentingan bersama bersama" terangnya

Tidak ada organisasi yang punya tujuan seperti itu, kecuali organisasi pemerintah.
Organisasi Pemerintah yang ada dalam SKPD Inilah ada untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat" tambahnya

Iswandi berharap tambahan amunisi baru pada lingkup Pemerintah Provinsi NTB ini mampu memberikan totalitas dalam pekerjaannya.
"Tugas saudara adalah untuk membantu pemerintah, membantu pimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disini butuh loyalitas dan dedikasi dari kita semua.
Oleh karena itu, Provinsi NTB dan 10 kab /kota lainnya juga memiliki harapan yang sama. Kita ingin meningkatkan Kesejahteraan masyarakat" lugasnya

Pada sambutannya, Iswandi juga berpesan agar para alumni IPDN yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia ini mampu mengabdikan diri untuk NTB.
"Jadikanlah ini adalah tempat tinggal untuk mengabdikan diri, sesuai dengan niat awal saat masuk sebagai praja, yakni keluar sebagai seorang Pamong Praja" pesannya kepada 25 ASN tersebut.

"Inilah harapan yang ingin saya titipkan, mohon dari kab/kota untuk menerima, tugaskanlah sesuai dengan kompetensi mereka dan optimalkanlah untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Jika Kabupaten dan kota maju, provinsi akan maju, begitu juga dengan negara kita" harapnya

Di akhir sambutan, Iswandi berpesan agar para alumni IPDN ini bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pesan-pesan ini juga berlaku bagi semua PNS lingkup pemerintah provinsi NTB.

"Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat atas penugasan adik-adik di NTB mudah-mudahan seluruh tugas dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya," tutup Iswandi.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Dra. Hj. Endang Setyasih, Direktur IPDN Regional NTB, Perwakilan BKD kab/kota se-NTB dan tamu undangan lainnya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Nomor 823/757/BKD/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan kelulusan peserta penyesuaian ijasah kenaikan pangkat PNS lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Download Pengumuman

Ralat Surat Pernyataan