(Mataram) Dalam rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengisian E-LHPN, BKD Prov. NTB melakukan Bimbingan Teknis Kepada semua Admin LHKPN di Ruang CAT BKD Prov. NTB hari Jum’at 18 Oktober 2019.

Bimtek update Data LHKPN di buka oleh Kepala bidang Informasi Kepegawaian Drs. H. syamsul Buhari, M.Kes mengatakan, “ diharapkan kepada semua admin untuk aktif dalam perubahan data  baik pejabat yang keluar maupun yang masuk ke OPD masing-masing, karena pengisian LHKPN ini merupakan kewajiban bagi pejabat,  sehingga bagi mereka yang terlabat akan di kenakan saksi sesuai dengan Pergub No. 42 tahun 2018 tentang Penyampian LHKPN bagi Pejabat pemerintah Prov. NTB.

Dalam kesempatan itu juga kepala bidang INKA mengaharpkan kepada semua wajib LHKPN supya tepat waktu karena gara-gara hanya satu (1%) Persen NTB tidak dapat memperoleh Penghargaan Kepatuhan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tahu besok mengarapkan semua pejabat tepat waktu dan kalu terlambat akan di kenakan saksi tegas ungkap beliau kepada semua admin OPD yang ikut Bimbingan Teknis Update data wajib LHKPN.

Semntara itu Admin Istansi memberikan bimbingan dan tata cara input data perubahan bagi pejabat yang masuk atau keluar di OPD masing-masing dan sekaligus memberikan arahan mana wajib lapor dan mana yang non wajib lapor yang sesuai dengan Pergub 42 tahun 2018.

Mataram (BKD Prov. NTB) Rapat Koordinasi Kepegawaian 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dengan Badan kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota se-NTB digelar pada 10 Oktober 2019 bertempat di Hotel Fave Mataram dengan mengundang Narasumber  Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar.

Rakor ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2019 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 25 September 2019, Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1007/S,SSM.01.00/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutment dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 dengan harapan adanya persamaan persepsi, pandangan dan langkah dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian khususnya dalam menghadapi rekrutmen CPNS Formasi Tahun 2019, demikian ungkap Kepala BKD Provinsi NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si dalam laporannya.

Selanjutnya  Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Asisten III Setda Provinsi NTB Ir. Hj. Hartina, MM mengungkapkan bahwa permasalahan rekrutmen CPNS adalah hal yang “seksi” karena hal yang sangat menarik dan sensitif bagi masyarakat khususnya para pencari kerja yang masih banyak menaruh tumpuan dan harapan untuk dapat mengabdi pada negara dengan menjadi ASN. Dengan waktu pelaksanaan tahapan seleksi yang sudah dekat ini, diharapkan para peserta rakor dapat menggali informasi secara detail dan lengkap  melalui diskusi dengan Narasumber dari Kanreg X BKN Denpasar, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat meminimalisir kesalahan.

Soal Jadwal Rekrutmen CPNS 2019 ditegaskan oleh Kakanreg X BKN Denpasar  Bambang Hari Samasto mengatakan bahwa pembukaan lowongan akan dibuka pada Oktober 2019, tetapi tanggal pastinya baru akan diumumkan usai pelantikan. Awalnya pembukaan lowongan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019. Namun, rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu pelantikan kabinet baru termasuk penentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang baru. Dengan diadakannya Rakor ini diharapkan “zero accident” atau tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan tahapan dalam seleksi CPNS tahun 2019 dengan tahapan akhir berupa penetapan peserta lulus pada bulan April 2020.  Pada bagian lain Bambang menjelaskan apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing antara BKN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rekrutmen CPNS formasi tahun 2019 yang polanya berbeda dengan tahun sebelumnya.

Dalam Rakor Kepegawaian 2019 ini antara lain diputuskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten/Kota se-NTB pada Tes Kompetensi Dasar (SKD) dan Tes Kompetensi Bidang (SKB) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diprediksi diikuti oleh sekitar 60 ribu lebih    pelamar akan dilaksanakan secara mandiri atau dilaksanakan pada masing-masing daerah kecuali untuk Kabupaten Lombok Utara mengingat kondisi daerah, bergabung dengan Pemerintah Provinsi NTB. (soel)

Mataram (BKD Prov. NTB) Untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang profesional  dan kompeten, pemetaan potensi komptetensi SDM yang ada menjadi sangat penting. Oleh karena itu dibutuhkan suatu metode yang sedang berkembang dan banyak dipakai saat ini adalah Assesment dengan menggunakan kompetensi sebagai titik sentralnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui UPTB. Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB pada  8 dan 9 Oktober 2019 bertempat di Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB kembali melaksanakan uji kompetensi terhadap 44 orang untuk menjaring ASN yang mempunyai kompetensi yang nantinya akan mengisi jabatan Pengawas / Kepala Tata Usaha pada SMAN/SMKN/SLBN dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Hari pertama adalah pelaksanaan psikotes atau tes psikologi dan untuk hari kedua dengan materi wawancara untuk menggali lebih jauh potensi dari peserta. 

  Pada tahap sebelumnya juga telah dilakukan uji kompetensi terhadap 80 orang ASN calon KTU SMAN/SMKN/SLBN yang diusulkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB berasal dari tenaga pelaksana/administrasi yang selama ini bertugas pada sekolah-sekolah menengah atas.

Hasil uji kompetensi ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan pengawas/KTU dengan harapan seorang pejabat KTU dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada guru, siswa dan orang tua yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. (soel)

Mataram (BKD Prov. NTB) Sebanyak 233 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB dilantik dan diambil sumpahnya oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. Ir H. Iswandi, M.Si, Rabu (2/10/2019). Pejabat yang dilantik di Gedung Graha Bhakti Praja tersebut terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB, Pimpinan DPRD NTB dan sejumlah penjabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB. .

            Tiga pejabat eselon II yang dimutasi adalah Kepala Dinas Perindustrian NTB Andi Pramaria, dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB. Untuk sementara kepala Dinas Perindustrian NTB kosong. Andi sendiri belum setahun menduduki jabatan itu, namun sudah digeser.

            Kemudian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB H Lalu Syafi’i dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan dan Infrastruktur. Dia bertukar posisi dengan Staf Ahli Gubernur H Muhammad Rum. Dia dilantik menggantikan HL Syafi’i menjadi kepala Bakesbangpoldagari NTB.

            Perombakan besar terjadi di tingkat eselon III dan IV. Salah satunya Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda NTB Nuryanti. Dia dilantik menjadi Sekdis Perindustrian NTB. Dia sekaligus akan ditunjuk mejadi pelaksana tugas (Plt) Kadis Perindustrian NTB. Eselon III lainnya kebanyakan kepala-kepala UPT dan cabang dinas di tiap daerah.

Dalam Kesempatan tersebut Pejabat Sekda  Dr. Iswandi, “ menegaskan, mutasi tidak semata-mata main rombak. Tapi mutasi merupakan kebutuhan organisasi. Sebab, banyak organisasi yang dilikuidasi kemudian dibentuk organisasi baru. Seperti UPT dan cabang dinas di beberapa daerah. Orang-orang  yang mengisi sebenarnya sama, tinggal dikukuhkan saja. ”Jadi ini sebagian besar pengukuhan,” katanya.

Perombakan tiga pejabat eselon II menurutnya sudah melalui evaluasi pimpinan. Kalau pun ada OPD yang kosong, selama ini tidak masalah. Gubernur menunjuk Plt yang memimpin OPD tersebut. ”Selama ini tidak ada masalah,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurraman menjelaskan, OPD-OPD yang kosong akan dicarikan pejabat yang pas. Pemprov akan menggelar seleksi terbuka. Sehingga peluang bagi pejabat lain untuk promosi semakin besar.

”Kita mencari orang yang potensial yang bisa memimpin OPD tersebut,” ujanya.

Meski Andi Pramaria dan HM Rum belum setahun dimutasi, baginya tidak masalah dimutasi lagi. Gubernur berhak mengevaluasi kinerja bawahannya. Semua itu dia serahkan kepada pimpinan.