Mataram (BKDSuara NTB) – Pemprov NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Setelah keluar keputusan pemerintah pusat, maka Pemprov akan melakukan pemberkasan terhadap 234 eks honorer yang memenuhi passing grade dalam seleksi P3K beberapa waktu lalu.

‘’Soal P3K sudah jelas. Cuma tinggal pemberkasan. Ini tergantung seluruhnya di pusat,’’ kata Kepala BKD NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Fathur menjelaskan, adanya kekeliruan data sudah dilakukan verifikasi dan validasi. Data-data eks honorer K2 yang masuk ke provinsi sudah dilakukan relokasi ke kabupaten/kota. Ia menyebutkan, sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade dalam seleksi beberapa waktu lalu, sebanyak itulah kuota P3K Pemprov NTB.

‘’234 kuota P3K Pemprov. Data yang keliru sudah disesuaikan. Kita juga menunggu apa yang menjadi keputusan di pusat,’’ terangnya.

Diketahui, pengumuman hasil seleksi P3K NTB belum ke luar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) bersama Pemda melakukan validasi verifikasi dan validasi data.

Pasalnya, banyak data eks tenaga honorer K2 yang ikut seleksi P3K, Februari lalu yang masih keliru

Mataram (BKD NTB). Senin 6 Mei 2019 bertepatan dengan hari pertama puasa, Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Zulkieflimansyah memutasi 21 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu mengatakan pergeseran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB merupakan hal yang biasa dilaksanakan, namun pergeseran dilaksanakan dengan perhitungan yang matang bersama-sama dengan wakil gubernur."Mutasi yang dilakukan tidak sembarangan, kami sudah melaksanakan penilaian, survei dan sebagainya, mutasi juga kita laksanakan sesuai kebutuhan," ujarnya."Yang jadi prioritas adalah persoalan bencana, kita nampaknya perlu perubahan, kita kasih tugas yang tidak ringan untuk pejabat BPBD yang baru untuk menanggulangi bencana di NTB ini, mudah-mudahan kepala BPBD yang baru segera menyelesaikan persoalan kita," ungkap Doktor Zul.Ia berharap dengan pelantikan pejabat baru di lingkungan pemerintah provinsi ini, NTB dapat lebih maju ke depan, menuju NTB Gemilang."Selamat mengemban amanah di tempat bapak ibu yang baru, mudah-mudahan NTB dapat lebih maju," katanya.Hadir juga Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah pada pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) kantor Gubernur NTB itu.Sebanyak 21 pejabat yang dimutasi dan dilantik Gubernur NTB itu merupakan pejabat eselon II dan III. Mereka di antaranya Kepala BPBD NTB H Muhammad Rum dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur, dan Pembangunan. Posisinya digantikan H Ahsanul Khalik yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial NTB.Selanjut, Kepala Dinas Sosial NTB dijabat Hj Wismaningsih Drajadiah yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Posisinya digantikan H Muhammad Suruji yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.Posisi Suruji digantikan H Rusman yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTB.Sementara, posisi yang ditinggalkan Rusman digantikan Try Budiprayitno yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB.Kemudian, Wedha Magma Ardhi yang menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan diangkat menjadi Kepala Bappeda NTB menggantikan H Ridwansyah yang dipromosikan menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. (Humas NTB/TL/red).

SEGENAP KELUARGA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

MENGUCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1440 H

Mataram (BKD Prov. NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Input sistem Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMADU) Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov. NTB di Hotel ARUNA Jalan Raya Senggigi Lombok Barat Mataram.

Acara Bimbingan Teknis dan Pelatihan Input sistem Manajemen Kepegawaian Terpadu (SIMADU) di ikutin oleh 100 peserta OPD yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di buka oleh Bapak Drs. Mugammad Nasir Kepala Korpri  BKD Prov. NTB mewakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB yang kebetulan berhalangan hadir kartena mengikuti acara gubenur NTB.

Dalam kesematan tersebut Mugamaad Nasir mengatakan bahwa diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di provinsi Nusa Tenggra Barat diwajibkan untuk Menginput data -data sendiri dan ini kan mejadi Tata Naskah berbasiusi digital sehingga kan memudahkan ASN/PNS dalam membuat arsif sendiri sevara digital sehingga bagi PNS yang tidak menginput data akan di kenakan sanksi yaitu penundaaan gaji berkala dan semua yang berhubungan dengan kepegawaian tidak akan dilayani seperti pebutan karis, karsi, ijin belajar dll.

dalam acara tersebut slaku narasuber bapak Drs. H. syamsul Buhari,Psi.M.Kes memberikan tata cara penginputan SIMADU dan Menjelaskan arti pentingknya takah Digital.