Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota meminta penundaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke pemerintah pusat. Permintaan penundaan rekrutmen P3K tersebut akibat beberapa faktor, salah satunya anggaran yang belum siap untuk melakukan seleksi maupun membayar gaji P3K.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mengatakan permintaan penundaan rekrutmen P3K berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota. Pemprov NTB melalui BKD melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan  Kepala BKD kabupaten/kota membahas tentang rekrutmen P3K.

“Kita melakukan rapat koordinasi menyamakan persepsi terkait dengan kebijakan pusat yang memang yang terkesan mendadak. Kita adakan rakor berkaitan dengan ini untuk menyamakan arah dan tindakan kita,” kata Fathurrahman dikonfirmasi Suara NTB usai rakor di Kantor BKD NTB, Senin (11/2).

Dalam rakor tersebut, ungkap Fathurrahman, ada Pemda kabupaten/kota yang menolak pelaksanaan rekrutmen P3K, karena berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Namun ada juga yang tetap mengusulkan ke pusat mengenai rekrutmen P3K.

Selain alasan anggaran yang belum tersedia dalam APBD murni 2019. Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota meminta penundaan rekrutmen P3K, karena data eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi perlu divalidasi lagi.

Data eks honorer K2 sebanyak 7.162 orang yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) perlu divalidasi lagi by name by address. Karena data base eks honorer K2 tersebut merupakan data 2013 lalu.

“Kita cek dulu. Apakah berkurang atau apa. Kita ingin mengetahui secara pasti. Kedua, tentu kita ingin berkonsentrasi untuk bisa menunda pelaksanaan ini. Sehingga ada waktu untuk melakukan persiapan,” ujarnya.

Paling tidak, kata Fathurrahman, rekrutmen P3K bisa dilaksanakan Bulan Juni mendatang. Karena perlu diajukan dalam APBD Perubahan 2019. Pasalnya, bukan saja anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen yang harus dialokasikan Pemda. Tetapi anggaran untuk menggaji, membayar tunjangan dan jaminan kesehatan bagi P3K juga harus dialokasikan Pemda lewat APBD.

“Kita baru tahu jumlahnya saja. Tapi by name by addres-nya belum kita tahu.perlu sinkronisasi data. Sehingga kita minta penundaan rekrutmen,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemen PANRB yanng dikirim ke Pemda, jumlah eks honorer K2 Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota yang dapat ikut seleksi sebanyak 7.162 orang. Terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan).

Untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang.

Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang.

Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang.

Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang.

Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang.

Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mulai membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Jumat (8/2) sore. Di NTB, sebanyak 7.162 eks honorer K2 dapat ikut seleksi calon P3K.

Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (8/2) sore kemarin menyebutkan total eks honorer K2 Pemprov NTB dan 10 kabupaten/kota yang dapat ikut seleksi sebanyak 7.162 orang. Mereka terdiri dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian Kementerian Pertanian (Kementan).

Disebutkan, untuk Pemprov NTB, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sebanyak 458 orang. Terdiri dari guru 457 orang dan penyuluh pertanian Kementan 1 orang. Kemudian Kota Mataram sebanyak 88 orang, terdiri dari guru 72 orang, tenaga kesehatan 6 orang dan penyuluh pertanian Kementan 10 orang.

Lombok Barat sebanyak 289 orang, terdiri dari guru 234 orang dan penyuluh pertanian Kementan 55 orang. Lombok Tengah sebanyak 1.250 orang, terdiri dari guru 1.180 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan penyuluh pertanian Kementan 69 orang.

Lombok Timur sebanyak 721 orang, terdiri dari guru 618 orang, tenaga kesehatan 10 orang dan penyuluh pertanian Kementan 93 orang. Lombok Utara sebanyak 78 orang, terdiri dari guru 56 orang dan penyuluh pertanian Kementan 22 orang.

Sumbawa Barat sebanyak 209 orang, terdiri dari guru 192 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang. Sumbawa sebanyak 1.003 orang, terdiri dari guru 946 orang, tenaga kesehatan 9 orang dan penyuluh pertanian Kementan 48 orang.

Dompu sebanyak 511 orang, terdiri dari guru 470 orang dan penyuluh pertanian Kementan 41 orang. Bima sebanyak 1.885 orang, terdiri dari guru 1.783 orang, tenaga kesehatan 22 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan 67 orang. Terakhir, Kota Bima sebanyak 670 orang, terdiri dari guru 649 orang, tenaga kesehatan 4 orang dan penyuluh pertanian Kementan 17 orang.

Sehingga, jika ditotal, jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K untuk guru sebanyak 6.657 orang, tenaga kesehatan 52 orang, penyuluh pertanian 13 orang dan penyuluh pertanian Kementan sebanyak 440 orang.

Meskipun jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut seleksi P3K sudah diketahui. Namun, Fathurrahman mengatakan pihaknya belum mengetahui kuota untuk masing-masing daerah. ‘’Masih kita pertanyakan ke pusat untuk provinsinya,’’ tandasnya.

Fathurrahman menjelaskan untuk rekrutmen P3K tahap pertama, akan dikhususkan bagi eks tenaga honorer kategori 2 (K2). Meskipun rekrutmen P3K tahap pertama dikhususkan bagi eks tenaga honorer K2, namun Fathurrahman mengatakan mekanismenya sama dengan rekrutmen CPNS. (nas)

Rancang perubahan nomenklatur, Bkd Provinsi NTB targetkan peningkatan kinerja secara keseluruhan

BKD Provinsi NTB mengadakan rapat pimpinan internal. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural lingkup BKD Provinsi NTB pada Kamis, 7 februari 2019 di Ruang Rapat BKD Prov. NTB.

Dalam rapat tersebut dibahas beberapa topik , yaitu pertama tentang rencana perubahan nomenklatur di BKD Provinsi NTB . Dimana nantinya perubahan nomenklatur ini akan semakin menjadi pemacu dalam peningkatan kinerja ASN di BKD Provinsi NTB. Fathurrahman mengungkapkan ‘’bahwa semakin kedepannya ASN dituntut makin profesional dan kompeten dibidangnya, sehingga setiap inovasi perubahan harus selalu ditingkatkan’’

Selain pembahasan tentang rancangan perubahan nomeklatur, dibahas juga tentang pelaksananaan ujian dinas Tk. I dan Tk. II di lingkup Provinsi NTB, peserta ujian dinas ini diikuti oleh ASN se-Provinsi NTB, Kabupaten/Kota lainnya. Kurang lebih sekitar 300 ASN akan ikut berpartisipasi.

"terkait dengan rencana rekruitmen PPPK,  kepala bkd prov ntb mengingatkan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya. "Segera koordinasi dengan BKN terkait juklak juknis.  Koordinasi juga dengan seluruh Kabupaten Kota se NTB, sehingga dalam pelaksaannya nanti lancar dan tertib", tegasnya.

Tak kalah menarik juga, dalam pelaksanaan rapat kali ini, BKD Provinsi NTB mendukung program NTB Zero Waste, hal itu terlihat dari hidangan kudapan ringan tradisional yang sudah bebas dari unsur plastik dan tentunya menyehatkan.