Surat Edaran Gubernur NTB tentang netralitas ASN dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Legislatif Tahun 2019

DOWNLOAD SURAT EDARAN

MATARAM – Untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar Ujian Dinas Tingkat (TK) I dan TK II. Sebanyak 314 ASN mengikuti ujian dinas yang meliputi Ujian Dinas TK I sebanyak 193 orang dan Ujian Dinas TK II sebanyak 121 orang, Ujian dinas ini dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Maret 2019 di Kantor BKD Provinsi NTB.

Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiadi Sayuti, M.Sc., Ph.D. dan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian dari Kantor BKN Kanreg X Denpasar, Suparlan, S.H., M.Si

Dalam sambutannya, Rosiadi menyampaikan bahwa ujian ini untuk membuka peluang terhadap jenjang karier kedepan dan merupakan suatu syarat untuk duduk di jabatan struktural.

Suparlan juga menuturkan bahwa Ujian Dinas dengan sistem Merit (CAT, Kualifikasi Personal dan Kompetensi Managerial) akan menghasilkan ASN yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.

Maksud dari tujuan diselenggarakan ujian dinas ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan agar seluruh ASN yang telah memenuhi syarat naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dapat mengembangkan diri melalui peningkatan kualitas.

Ujian Dinas TK I merupakan ujian dinas bagi ASN yang memiliki pangkat pengatur tingkat I (II/D) sekurang-kurangnya 2 Tahun dan Ujian Dinas TK II merupakan ujian dinas bagi ASN yang memiliki pangkat penata tingkat I (III/D) dan menduduki jabatan struktural eselon III., menggunakan sistem komputerisasi melalui metode Computer Assisted Test (CAT) yang diawasi pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional X Denpasar. Lalu, ujian wawancara dengan tim penilai dari BKD Provinsi NTB dan BKN Kanreg X Denpasar.

#kerenjadiasn

#ntbgemilang

#asn

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kembali akan memutasi ratusan pejabat lingkup Pemprov NTB, Senin, 11 Maret 2019, hari ini. Mutasi yang dilakukan kali ini untuk mengisi banyaknya jabatan yang lowong di eselon III dan IV.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 10 Maret 2019 sore membenarkan rencana mutasi ini. ‘’Iya (ada mutasi pejabat),’’ jawabnya.

Fathurrahman mengatakan, mutasi kali ini hanya untuk mengisi jabatan eselon III dan IV. Ia menyatakan tidak ada eselon II yang ikut kena mutasi. Soal jumlah pejabat yang akan dimutasi, Fathurrahman mengatakan ada ratusan orang.

‘’Ratusan (orang)  karena ada juga pengukuhan akibat perubahan nomenklatur jabatan,’’ ungkapnya.

Disebutkan,  sekitar 82 pejabat eselon III atau administrator yang kena mutasi.  Sedangkan pejabat eselon IV atau pengawas sebanyak 109 orang.  Fathurrahman mengungkapkan beberapa pejabat mendapatkan promosi,  baik eselon III dan IV untuk mengisi yang  pensiun dan pergeseran pejabat untuk  penyegaran organisasi.

Sinyal adanya mutasi pejabat eselon III dan IV memang pernah disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc pada pertengahan Februari lali.

Gubernur  mengatakan pengisian jabatan eselon III dan IV cukup mendesak. Oleh karena itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  menggodok nama-nama pejabat yang akan mengisi seratusan jabatan eselon III dan IV yang saat ini lowong.

Pada waktu itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul  ini mengatakan nama-nama pejabat yang akan dipersiapkan untuk mengisi jabatan eselon III dan IV sedang dimatangkan oleh para asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekda NTB. Setelah digodok di Baperjakat, kemudian diserahkan ke gubernur.

‘’Kita suruh matangkan dulu di Pak Asisten dan Kadis-kadis dan Sekda. Nanti kalau sudah selesai dibicarakan dengan saya. Belum masuk ke saya. Jadi terbuka saja,’’ tandas gubernur.

Data BKD NTB, jabatan  eselon III yang akan lowong per 1 Maret sebanyak  40 orang dan eselon IV sekitar 100 orang. Dalam pengisian jabatan eselon III dan IV, Kepala OPD diberikan kesempatan oleh gubernur  mengusulkan  nama-nama calon pejabat ke Baperjakat. Usulan Kepala OPD tersebut kemudian digodok di Baperjakat.  Namun, tak serta merta apa yang menjadi usulan OPD akan diakomodir. (nas)

Mataram (BKD Prov. NTB) Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) yang merupakan UPTB Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB pada Rabu, 6 Maret 2019 menyelenggarakan Workshop “”Konseling Teman Sejawat (peer counseling) Aparatur Sipil Negara” yaitu konseling yang diberikan kepada seseorang klien sejawat baik rekan kerja, bawahan bisa jadi atasan, pribadi ataupun kelompok dalam unit kerja di organisasi Pemerintah Daerah, baik satu unit kerja atau lintas unit keja (OPD) yang membutuhkan teman bicara untuk mengenali dan memecahkan masalahnya.Penyelenggaraan workshop ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian masalah selama ini yang terjadi di ruang kerja atau lingkungan kerja ada yang memang tidak bisa di tangani sendiri oleh ASN sehingga membutuhkan bantuan tenaga profesional, akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya UPPK BKD Provinsi NTB dalam membantu ASN yang memiliki masalah atau yang ingin dibantu keluar dari masalah yang dihadapi baik di lingkungan kantor atau keluarga yang melibatkan unsur emosional, sosial dan kemasyarakatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB yang diwakili oleh Sekretaris BKD Prov. NTB Yus Harudian Putra, S.STP dalam sambutannya mengatakan bahwa selama ini ASN yang “bermasalah” lebih ditangani dengan pendekatan kebijakan yang diatur dalam Peraturan perundangan tentang disiplin, dan jarang ditangani dengan pendekatan psikologis sehingga penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS dari OPD Lingkup Provinsi NTB yang bermuara ke BKD Provinsi NTB ada kecendrungan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing OPD kurang efektif karena justru keberhasilan pembinaan PNS bukan berakhir dengan proses sanksi administratif akan tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan/preventif.Selanjutnya Yus juga menyatakan bahwa ASN harus dipandang sebagai aset yang utama dan harus dibina serta dikelola secara baik agar dapat membawa tercapainya tujuan organisasi sesuai yang digariskan. Dengan workshop ini diharapkan pejabat yang menangani kepegawaian mendapatkan bekal tentang dasar-dasar dalam memberikan layanan konseling bagi ASN dilingkungannya. Pada kegiatan Workshop yang bertempat di Ballroom Grand Madani Hotel Mataram dihadiri oleh seluruh pejabat pengelola kepegawaian dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, UPTB. Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi mengundang narasumber Bpk. Dr. H. A Hari Witono, M.Pd seorang akademisi dan praktisi dari Universitas Mataram yang telah berpengalaman dalam bidang bimbingan dan konseling. (soel)