MATARAM, KANALNTB.COM – Berkas 380 CPNS Pemprov NTB yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS 2018 sudah rampung.

Dalam waktu dekat rencananya berkas tersebut akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta.

Fathurrahman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB menuturkan, berkas mereka sudah selesai beberapa waktu lalu. Untuk pengiriman dilakukan bulan februari.

“Pemberkasan sudah rampung untuk 380 CPNS, akhir februari akan dikirim ke Pusat,” kata Fathurrahman dikonfirmasi kanalntb.com, Rabu 
(22/1/2019).

Walaupun pemberkasanya sudah selesai beberapa waktu lalu, menurut Fathurrahman tidak bisa seenaknya kita mengirimkan berkas itu ke Jakarta. Ia harus menunggu ditetapkan SK dari Gubernur NTB.

“Tinggal penetapan SK Gubernur untuk pengusulan NIP di BKN,” ungkap nya lagi.

‪Lebih lanjut Fathurrahman menjelaskan, setelah rampung pemberkasan di BKN, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Surat Keputusan (SK) di tingkat Provinsi.

Setelah SK Gubernur NTB itu diterima oleh CPNS, seketika itu pula mereka mulai bekerja sesuai dengan formasi yang mereka lamar sebelumnya. “Ya kalau sudah dapat SK langsung kerja dong. Kemudian menunggu waktu utk prajabatan yg jadwalnya direncanakan oleh BPSDM Provinsi,” tegas Fathurrahman.‬

(BKD Prov. NTB), Mataram, Dalam rangka meningkatkan Pelayanan secara Profisional, Akuntabel, Cepat dan Akurat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. NTB, mengeluarkan Apliasi SIMADU  Berbasis  Android yang bisa di unduh di Apliasi play store yang ada di android.

Menurut Kepala Sub Bidang Dokumentasi Informasi Kepegawaian, Savitri, ST.,M.Eng., mengatakan,"  dengan adanya aplikasi SIMADU berbasisi Android memudahakan kepada ASN sendiri atau Organisasi Perangat Daerah  (OPD mengetahui Jumlah ASN Pemprov. NTB dan Jumlah ASN yang ada di OPD masing-masing baik itu jumlah Jenis Kelamin, Pendidikan,riwayat diklat,golongan, agama dan lainya  dan juga hal yang paling penting lagi dengan adanya apliasi SIMADU ini memudahakan bagi ASN untuk mencetak langsung Tata Naskah nya baik itu Ijazah, SK Kenaikan Pangkat, Berkala mapun riwayat kerjanya, sehingga tidak lagi ASN tersebut pusing dengan dokumen-dokumen kepegawainanya dan juga pmpinan bisa mengubungi langsung lewat HP karena dalam aplikasi SIMADU semua Data dan Nomor Hp akan tersimpan akan terus di update setiap saat. dari 14.151 Orang ASN di Pemprov NTB baru sekitar 75 persen data Pegawai Pemprov.NTB yang sudah diinput di SIMADU sehingga pada bulan maret semua data sudah 100 peresen dan juga diharapakan kepada semua ASN juga selalu memberikan informasi dan mengecek data pribadinya kalu terjadi perubahan diharapak di laporkan ke bidang informasi kepegawaian atau ke admin SIMADU sehingga data yang di tampilkan selalu up to date ungkapnya," di ruang Bidang Informasi Kepegawian.

Mataram (Suara NTB)  - Pemerintah pusat akan membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019 ini. Namun, yang menjadi jadwal pemeriksaan rekrutmen P3K masih belum ada kejelasan.

'' P3K ini masih belum ada jadwal rekrutmen. Banyak informasi yang tidak valid dan informasi yang belum pasti. Tentunya P3K ini akan didahului dengan juknis oleh Kemen PANRB untuk seluruh provinsi dan kabupaten / kota, '' kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si pembicaraan Suara NTB , Sabtu, 12 Januari 2019. 

Hingga saat ini petunjuk teknis (Juknis) tentang rekrutmen P3K belum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Meski demikian, Pemprov NTB sudah mengajukan sebanyak 7.000 formasi P3K ke Kemen PANRB.

'' Jadi kami sudah sampaikan penghargaan mereka di provinsi. Terdaftar kemarin lebih dari 7.000 lebih termasuk guru di sini, '' sebut Fathurahman.

Fathurahman menambahkan, mengatur pertama disetujui dengan penerimaan P3K sudah dilakukan, menyampaikan persyaratan formasi ke pemerintah pusat. Pemprov tinggal menunggu tahap selanjutnya, disetujui dengan juklak dan juknis pelaksanaan seleksi P3K tersebut. '' entu nanti Kemenr PANRB akan mengeluarkan juknis dulu, '' pungkasnya. ( nas )

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, terus menggeber persiapan pelaksanaan program kerjasama dengan Warswa Univercity of Technology (WUT). Setelah melakukan kunjungan bersama Gubernur NTB ke Polandia lalu, Kepala BKD Prov. NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., memimpin rapat persiapan pelaksanaan program kerjasama Pemprov NTB dengan WUT , yakni Short Course Post Graduate Non Degree, dalam bidang Waste Management, pada Senin (14/01/2019).

Menurut Fathurrahman, sampai saat ini, jumlah calon peserta Short Course yang sudah terdaftar mencapai 66 orang, yang terdiri dari 44 orang PNS dan 22 orang non PNS yang berasal dari lembaga pegiat usaha pengolahan sampah.

“Tahap selanjutnya, kita akan lakukan wawancara calon peserta, dengan tim penilai dari akademisi dan lembaga bahasa yang ada di Mataram. Wawancara ini dihajatkan selain untuk mengetahui kemampuan calon peserta, juga untuk pemetaan potensi dan kesungguhan peserta dalam mengaplikasikan ide inovasi atau program pengelolaan sampah diwilayah kerjanya masing-masing,” katanya.

Setelah wawancara ini, lanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kursus bahasa selama 30 hari, dimana setiap peserta akan dibimbing untuk peningkatan kemampuan bahasa serta teknik penulisan, sekaligus setiap peserta akan membuat rancangan program kerja dalam pengelolaan sampah, yang menjadi bahan ajar saat short course nantinya.

Keberangkatan peserta sendiri ke Polandia, menurut Fathurrahman, direncanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019, dimana selama dua bulan peserta akan mendapatkan pelajaran langsung dari para pakar dalam Waste Management, sekaligus akan dibimbing dalam merumuskan program pengelolaan sampah yang menjadi acuan kerja saat kembali ke tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si., yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan NTB Gemilang melalui program pengelolaan sampah, dengan jargon Zero Waste, program Short Course ini menjadi sangat penting. Untuk itu, lanjutnya Dinas LHK siap mendukung dan mensukseskan. Bahkan, menurutnya, pada bulan januari 2019 telah dirancang workshop dan bintek bagi seluruh OPD lingkup Pemprov. NTB, yang ditujukan untuk melatih tenaga teknis masing-masing OPD dalam manajemen pengelolaan sampah di masing-masing kantor.

“Harapan kita, kedepan seluruh kantor lingkup pemprov akan