Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB telah mengajukan usulan 4.603 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru ke pemerintah pusat. Namun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, H Fathurrahman menegaskan hingga kini pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait usulan tersebut.

Mataram (suarantb.com) – Nasib guru honorer yang terkena pelimpahan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi menemukan titik terang. Pemprov NTB menjamin mampu menggaji gaji guru honorer yang dilimpahkan ke provinsi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Muh. Suruji menyatakan pihaknya siap menanggung gaji guru honorer tersebut.

Mataram (BKD Prov. NTB) dalam rangka pelayanan bagi ASN bidang Kepegawaian Bidang Informasi Kepegawian akan meloncingkan aplikasi sistem informasi yang di sebut SIMADU (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian terpadu) merupakan aplikasi pengembangan dari SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawian) yang di ungkapkan oleh Drs. H. Syamsul Buhari, Psi. M. Kes pada Rapat koordinasi di wisma Tambora Lt. II kemarin. (26/9)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan KPK Muhammad Najib menegaskan upaya pemberantasan korupsi sangat tergantung pada kemauan pimpinan pemerintah dan jajarannya.