Mataram (BKD Prov. NTB) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Penghargan Pemerintah Prov. NTB sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.
Mataram (BKD Prov. NTB) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Penghargan Pemerintah Prov. NTB sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.
Mataram (BKD Prov. NTB). Tim dari Badan Kepegawaian Daerah Prov. NTB, untuk melakukan Koordinasi dalam rangka Pendampingan Pengisian Formulir e-Filing e-LHKPN.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang manajemen kepegawaian.